Fraksi Golkar Nilai LKPJ Gubernur 2020 Cacat Administrasi

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Dokumen LKPJ Gubernur Maluku tahun 2020 dinilai tidak mengikuti format Permendagri Nomor 18 tahun 2020 maka dokumen tersebut cacat administrasi. Demikian dikemukakan Anis Yeremias Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku kepada wartawan, Senin (03/05/2021) di Sekretariat DPRD Maluku..

“Dalam rapat Pansus saya Ketua Fraksi Golkar sekaligus Wakil Ketua Pansus dalam rapat Pansus berpendapat bahwa dokumen LKPJ  Gubernur Maluku 2020 tidak mengikuti format Permendagri Nomor 18 tahun 2020, sehingga dokumen LKPJ Gubernur Maluku tahun 2020 dianggap cacat administrasi,” tegasnya.

Dalam LKPJ tersebut, tidak dicantumkan capaian indikator utama daerah Provinsi Maluku sehingga sulit bagi saya dan Fraksi Partai Golkar untuk menilai pencapaian yang telah dilakukan Pemerintah  Daerah Maluku dalam memenuhi target RPJMD.
“Yang ketiga, karena dokumen LKPJ ini keluar dari format Permendagri Nomor 18 tahun 2020, banyak keterangan yang dijelaskan dalam dokumen ini tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi  terutama pada kelompok OPD PUPR. Banyak nomenklatur yang dilakukan penjabarannya secara gelondongan, tidak ada perincian capaian kinerja anggaran per item yang bisa dipahami apalagi dokumennya tebal,” lanjutnya.

Kemudian yang keempat kata Yeremias, konten dan berbagai alasan kebijakan keuangan yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam kondisi pandemi covid 19 adalah karena persoalan persebaran pandemik covid 19.
“Namun dasar hukum penyusunan LKPJ tidak satupun mendasari atas berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait covid 19,” katanya bingung.

Oleh karena itu kata Yeremias direkomendasikan untuk memasukkan beberapa aturan yang terkait dengan covid 19 untuk melengkapi dasar hukum penyusunan LKPJ.
“Segala peraturan itu tidak bisa download, cari sendiri, misalnya Peraturan Pemerintah (PERPPU) nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemik covid 19.
Jadi itu nanti dalam rapat Pansus akan diundang TAPD, untuk kita bicarakan ini,” tegasnya lagi. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60