Komisi I DPRD Malteng Datangi DPRD Maluku

  • Whatsapp
banner 468x60

Bahas Penanganan Korban Bencana Kecamatan Salahutu

AMBON, MG.com – Komisi I DPRD Malteng menemui Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala guna membicarakan persoalan penyelesaian hak korban bencana, September 2019 di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
“Kami telah memfasilitasi dengan mempertemukan Komisi I DPRD Malteng dengan BPBD Provinsi Maluku untuk mendapat penjelasan secara umum dan memang masih banyak kendala dan sampai saat ini progress di Maluku Tengah baru mendekati 50 persen,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Azis Sangkala kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Rabu (21/04/2021).
Menurut Sangkala, pihaknya mendorong agar Pemerimntah Provinsi Maluku bersama seluruh fasilitator mempercepat kerja kelompok sehingga mempercepat penyaluran hak korban bencana tersebut.
“Kami juga mengingatkan DPRD Maluku Tengah bersama BPBD agar proaktif menyelesaikan permasalahan internal seputar persoalan negeri, kelompok dan lainnya agar progresnya bisa cepat terselesaikan,” kata Sangkala.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Malteng, Arman Mualo memberikan apresiasi kepada BPBD dan DPRD Maluku yang menerima pihaknya, guna menyampaikan aspirasi masyarakat yang terkena bencana.
“Hasil rapat hari ini telah memberikan banyak masukan kepada kami sehingga menjadi bahan evaluasi DPRD dan BPBD Kabupaten Malteng untuk mempercepat proses penanggulangan yang ada dan mempercepat penyaluran dana yang telah ditransfer kepada penerima agar segera diselesaikan,” kata Mualo.
Sehingga lanjutnya, usulan data tambahan bisa diproses Pemerintah Pusat. Untuk itu, pihaknya berharap ada evaluasi dan monitoring yang rutin dilakukan BPBD Provinsi Maluku terhadap pelaksanaan lapangan sehingga tidak memunculkan masalah yang merugikan masyarakat.
“Kendala yang menjadi penyebab keterlambatan misalnya dari Pemerintah Negeri, juga validasi data. Kami sudah konfirmasi ke Kepala Dinas BPBD Kabupaten Malteng dan disampaikan bahwa ada masyarakat penerima yang tidak memiliki KK dan KTP. Sementara bantuan ini berbasis data, dan ini wajib. Ini hal teknis yang akan kita konfirmasi ke kabupaten agar bisa dipercepat,” jelasnya.
Untuk itu diharapkan seluruh masyarakat mensukseskan program ini supaya proses mengusulkan data tambahan ke Pemerintah Pusat bisa berjalan lancar jika didukung penuh masyarakat.
“Jadi masyarakat harus mendukung proses yang telah dilaksanakan, SK penetapan, pengklasifikasi bantuan juga harus diakui masyarakat. Ini penting, sehingga jangan sampai ada yang menduga data ini tidak benar padahal ditentukan melalui tim verifikasi lapangan yang melibatkan dinas teknis seperti PU dan sebagainya sesuai dengan kondisi lapangan,” katanya berharap. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60