AMBON, MG.com – Air bersih masih menjadi masalah utama di Maluku. Demikian disampaikan anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri keoada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (18/02/2021).
“Di Kota Ambon saja beberapa spot masih bermasalah dengan air bersih apalagi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Penataan air bersih di Kota Bula saja belum ada, di wilayah perkampungan juga sama, mungkin lantaran daerah kita ini daerah kepulauan sehingga pengelolaan air bersih kalau bisa dibilang belum terjamah oleh tangan pembangunan,” katanya.
Dikatakan, saat rapat internal Komisi lll dipastikan akan dilakukan pengawasan terhadap beberapa laporan masyarakat secara resmi maupun personal ke komisi.
Misalnya, di salah satu Pesantren Alkhairat di kawasan Kota Jawa, Negeri Wailela Kecamatan Teluk Ambon yang kelola Balai Cipta Karya.
“Kami belum agendakan lakukan pengawasan di lokasi tersebut,” kata Fauzan.
Ada beberapa pekerjaan air bersih di Kota Ambon maupun SBT yang dikerjakan di Dinas PU Bidang Cipta Karya bahkan Balai Cipta Karya juga Balai Wilayah Sungai Maluku.
Dikatakan, program proyek air bersih harus berorientasi pada pengacakan air bersih.
“Jangan berorientasi pada pengadaan alat air bersih tapi kalau orientasi pekerjaan ada pada air bersih maka proses perencanaannya matang,” tandssnya.
Dijelaskan, proyek itu awalnya harus dimulai dengan perencanaan maupun program dari pengelola atau instansi terkait.
“Dasarnya harus perencanaan supaya tidak menyia-nyiakan uang negara dalam pekerjaan itu,” katanya.
Menurutnya, perencanaan dilakukan dengan konsultan yang kompeten dengan menentukan lokasi atau titik maupun skema kerja.
“Bagaimana kalau kerja dan air itu tersedia untuk digunakan masyarakat. Ada pejerjaan yang diduga punya mantera alias ada pekerjaan tapi air bersihnya tidak ada saya menduga ini melalui proses perencanaan yang tidak matang,” tegasnya.
Sebagian proyek pekerjaan air bersih dikategorikan tiba saat, tiba akal.
“Hanya kejar menghabiskan anggaran lalu tentukan titik yang tidak potensial ini patut diduga ada penyelewengan di situ,” ulangnya.
Indikasi penyelewengan berpotensi besar terjadi kerugian negara dan berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat.
“Tahun kemaren saya instrupsi agak hebat di ruangan paripurna terkait dengan muntaber di Desa Tilga, banyak yang masuk rumah sakit. Ini terjadi lantaran ketidakadaan penyedian air bersih. Masyarakat masih memperoleh air secara manual, tidak terkontrol higenitasnya,” katanya emosi.
Untuk itu, dirinya minta Komisi III bertindak tegas bekerja ekstra ketat untuk mengawasi penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang air bersih..
Jika tambahnya pengelolaan air bersih secara amatir seperti begini lmaka sampai kapan masyarakat Maluku bisa menikmati air bersih itu.
“Atau kapan masyarakat Maluku bisa hidup sehat jangan kita bicara soal pengentasan dan angka kemiskinan kalau pengelolaan air bersih saja masih amatiran jangan bercita cita dan jangan beranggapan bisa menurunkan angka kemiskinan hari ini kalau pengelolaan air bersihnya masih amatiran,” jelasnya.
Amatiran yang dimaksud mulai dari proses perencanaan yang tidak lancar, penetapan lokasi sampai pada eksekusi proyek.
“Dalam Kota Ambon saja pekerjaan air bersih itu gagal, ukuran gagalnya yakni air tidak mengalir, bukan pengadaan alat air bersih. Judul proyeknya seperti itu pengadaan air bersih untuk masyarakat ,” jelasnya.
Fauzan memberi contoh, di Dusun AhuruNegeri Soya atau Dusun Warasia Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
“Ini bukan pengadaan alat, jangan cuma beli taruh terus masyarakat mau dapat apa kalau memang betul di Kota Ambon saja ada berapa proyek yang dikerjakan oleh Balai Cipta Karya ada Balai Wilayah Sungai Maluku, kejadiannya seperti ini,” pungkasnya. (Eln)
