Kadis KP Maluku : Pusat Industri Di Pulau Ambon, Pengembangan Sentra Industri Perikanan di Kabupaten Kota
AMBON, MG.com- Pembangunan kawasan pusat industri Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang terpusat di Kota Ambon menimbulkan tanda tanya dari Komisi II DPRD Maluku.
Pasalnya, sumber daya perikanan tidak hanya terpusat di Pulau Ambon namun menyebar ke daerah lain, bahkan ada daerah tertentu ya g memiliki kelebihan sumber daya perikanan dibandingkan Pulau Ambon.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saoda Tethool mengatakan bahwa, program LIN tidak menyentuh 10 kabupaten kota lainnya di Maluku.
Akibat dari kecilnya anggaran dan tenaga yang begitu sedikit.
“Kita akan memperjuangkan anggaran ini sehingga bisa menyeluruh ke 11 kabupaten kota di Maluku,” katanya keoada wartawan usai rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Maluku bersama Dinas Kelautan dan Perikanan serta UOT Balai Penyuluh dan Benih di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Senin (08/02/2021).
Selain itu tambah Tethool, pembenihan yang diberikan juga tidak menyeluruh karna benih yang dimiliki masih sedikit.
“Mereka lakukan bukan hanya untuk satu provinsi tapi ada lima provinsi yang menjadi tanggung jawab UPTD Balai Penyuluh dan Balai Budidaya sehingga alokasi anggarannya sangat kecil padahal kita lagi fokus untuk menghadapi LIN pada 2023,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini perlu dibicarakan agar menjadi perhatian dan akan disampaikan kepada Kementrian KP
“Kita punya hasil laut dari sektor perikanan atau sektor kelautan teripang, udang, kepiting karna di laut Aru sangat luar bisa tapi kenapa karna sumberdaya manusianya sangat minim, kecil atau sangat rendah sekali,” katanya.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Abdul Haris menjelaskan, Lumbung Ikan Nasional (LIN) secara keseluruhan berada di Maluku bukan cuma di Pulau Ambon tapi merata di 11 kabupaten dan kota.
“Semua kabupaten kota itu ada sentral- sentral nelayan, ada sentral budidaya, sentral pengolahan dan pemasaran perikanan semua itu dilibatkan,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, DR. Abdul Haris, SP, M.Si kepada wartawan.
Menurutnya, Pulau Ambon menjadi pusat
indrustrialisasi, tentunya dengan beberapa pertimbangan, misalnya dengan strategis perlintasan laut dan perlintasan udara, Pulau Ambon berada di posisi tengah.
“Yang kedua, Kota Ambon dipenuhi prasarana misalnya, Bandara Internasional, kemudian Sumber Daya Air, Sumber Daya Listrrik, BBM maupun minyak bahkan bahan bakar gas kemudian hubungan komunikasi karena mungkin di semua kabupaten kota ada tapi belum maksimal,” tandasnya.
Dijelaskan, apabila pusat industrialisasi di tempatkan di kabupaten kota tertentu maka akan timbul banyak kendala yang harus dihadapi.
“Bandara Patimura saja masih kurang panjang, harus diperpanjang, landasannya harus diperpanjang 2.500 sampai degan 3000 meter. Lebar bandara saat ini baru 45 meter harus dilebarkan sampai 80 meter baru pesawat berbadan lebar bisa mendarat,” jelasnya.
Jika sarana ini didirikan di kabupaten dan kota lainnya maka akan menimbulkan kesulitan baru.
“Mari kita pahami ini secara baik agar semua kabupaten kota semua diperhatikan dan akan menjadi subjek dan bukan menjadi objek. Kadang-kandang orang kalau tidak paham mereka kira kabupaten kota itu menjadi objek menjadi sapi perah padahal tidak seperti itu semua sentra akan dibangun di kabupaten kota. Karna ini tidak semudah membalik telapak tangan butuh proses waktu kedepan, butuh pembiayaan,” jelasnya.
Yang paling pentingi, peluang ini dimanfaatkan karena ada keseriusan Pemerintah Pusat membangun pelabuhan perikanan terintergrasi dengan fish market atau pasar ikan yang bertaraf internasional.
“Kemudian diintergrasikan dengan Ambon New Port. Kita baru lihat lokasi industri LIN tapi Pemerintah Pusat sudah selangkah lebih maju tidak hanya melihat pelabuhan perikanan saja tetapi mengintergrasikan pelabuhan perikanan dengan Ambon New Port sehingga produk perikanan yang nanti diolah dengan industrialisasi langsung dikirim melalui Ambon New Port,” jelasnya.
Presiden RI, Joko Widodo meminta semua kementrian lembaga fokus mendukung Maluku sebagai LIN yang lokasinya di Maluku.
Permintaan ini ditindaklanjuti dengan kedatangan tiga mentri yakni Mentri Kelautan dan Perikanan, Mentri Perhubungan dan Kepala BKPM.
“Para menteri ini ingin melihat Lumbung Ikan dan Industri Nasional di Negeri Waai dan Liang Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, pekan lalu. Jadi perlu kita jelaskan sedikit tanpa LIN karena banyak yang belum paham akhirnya menimbulkan kesalah pahaman persepsi,” kata Abdul Haris. (Eln)
