AMBON, MG.com – Tiga Kabupaten dan Kota di Maluku bakal menerima program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2021. Demikian dipastikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa saat Rapat bersama Dinas PUPR Provinsi Maluku, di Balai Rakuat Karang Panjang Ambon, Jumat (29/01/2021).
Kepastian ini dikemukakan setelah Kementerian PUPR menyetujui tiga daerah di Provinsi Maluku masuk dalam program Kotaku di tahun 2021.
Hehanussa menjelaskan, ‘Kotaku’ merupakan program yang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan.
“Ini sekaligus mencegah munculnya permukiman kumuh baru,” kata Hehanussa.
Rapat yang dihaditi Kadis PUPR Maluku, Mat Marasabessy, Kadis PUPR Deny Lilipory, perwakilan Konsulten OSP11 Provinsi Maluku masing-masing Bahasia Elly, Petrus Tuni, M Bakri dan Jamris Usmany.
Hehanussa minta, konsultan yang turut andil dalam program ini melakukan sinkronisasi data serta menjalin komunkasi dengan DPRD dalam rangka mendapatkan anggaran dari APBN lewat perwakilan masyarakat Maluku yang ada di DPR RI.
“Maluku sebenarnya tidak masuk pada pembahasan anggaran, namun lewat komunikasi yang baik dari 4 perwakilan rakyat Maluku di DPR RI, maka kita dapat diberi infor bahwa program ini dapat intervensi anggaran dari bank dunia,” ujar Hehanussa.
Menurutnya, program ini sangat bermanfaat, bukan hanya membangun 7 prioritas infrastruktur saja, namun mendorong masyarakat untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga daerah kumuh bisa menjadi lebih baik
Untuk diketahui, program Kotaku untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar pada permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, dalam rangka mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni dan produktif. (Eln)
