AMBON, MG.com – Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Sam Atapary mengakui jika pihaknya memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk membahas pengelolaan sumber daya manusia mulai dari guru kontrak, pengangkatan, sistem rolling guru PNS, termasuk pengelolaan dana BOS.
“Mengevaluasi tahun-tahun sebelumnya. Jadi banyak masalah dan dari penjelasan dari Kadis progres cukup baik sudah ada peningkatan pembenahan dunia pendidikan terutama sistem managemen pengelolaan sumber daya manusia,” katanya kepada warrawan di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang Ambon, Selasa (25/01/2021)..
Dari pengangkatan guru kontrak, kata Atapary, kriteria, formasi di semua sekolah SMS/SMK yang berhak mendapatkan guru kontrak dan mana yang tidak berhak peroleh guru kontrak
“Itu semua telah dibicarakan termasuk pengelolaan dana BOS yang transparan
Karena dana BOS ini menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sekolah, terhadap dunia pendidikan makanya kita bicarakan agar ke depan lebih transparan,” jelas Atapary.
Kesimpulan dari pembicaraan panjang tersebut, adalah ada keterikatan dari satu aturan agar menjadi pegangan bersama bukan hanya di Kepala Dinas dan DPRD tapi juga di Kepala sekolah, guru dan orang tua murid.
“Semua unsur ini diminta agar dibuat petunjuk teknis secara tertulis, bagaimana mutasi, bagaimana naik pangkat, bagaimana penempatan tenaga kontrak, mengapa tenaga kontrak tidak diperpanjang SK atau tidak itu semua harus diatur dalam juknis” katanya.
Begitu juga pengelolaan dana BOS yang transparasi dan profesional mekanisme seperti apa.
“Kita minta dibuat petunjuk teknis atau peraturan sehingga memiliki dasar.
DPRD juga mempunyai dasar lakukan pengawasan dana BOS, lakukan pengawasan seberapa efektif pengelolaan SDM di tiap srkolah terutama guru PNS, honor maupun kontrak,” jelasnya.
Mulai tahun 2021 tambahnya, semua telah dilakukan secara profesional
“Kita semua tidak mau ada intervensi atau pesanan supaya itu tidak terjadi maka harus dibuat pernyataan tertulis dalam bentuk petunjuk teknis,” ulangnya.
Karena mutu dan kualitas pendidikan Maluku diinginkan ada peningkatan. Dasar untuk bisa naik tinggi harus dikelola secara profesional dan transparan dalam segala aspek.
“Yang paling penting SDM yakni guru dan anggaran sehingga nantinya kita berharap keluhan dan pandangan miring dari publik terhadap dunia pendidikan semakin berkurang bahkan tidak ada lagi lantaran telah ada managemen dan sistem yang dalam bentuk petunjuk teknis. (Eln)
