AMBON, MG.com – Diduga ada mafia minyak tanah (Mitan) yang ikut bermain yang menjadi penyebab kelangkaan mutan di hampir seluruh wilayah Maluku. Dugaan ini dikemukakan Azis Hentihu anggota Komisi II DPRD Maluku kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, usai rapat bersama Komisi II dengan Pertamina bersama para distributor, Selasa (19/01/2021).
Dugaan ini muncul lantaran banyak proyek pembuatan jalan dan kitab bisa dipakai sebagai bahan pengecer aspal.
“Minyak tanah bisa dijadikan sebagai bahan pengencer aspal. Tadi telah saya sampaikan kelangkaan mitan patut diduga by design. Bisa saaja ada mafia minyak yang main, kenapa ? kelangkaan mitan tumbuh massif dan bukan hanya satu dua penjual tapi kelangkaan terjadi hamper di semua kabupaten dan kota di Maluku. Saya menganggap ini telah sistematis, by design dan biasa dilakukan oleh mafia yang melakukan komunikasi jajaran atas, by design, modus untuk kepentyingan pribadi,” katanya emosi.
Ditegaskan, kejahatan seperti ini harus diidentifikasi. Untuk itu, Hentihu mengusulkan dibentuk Panitia Khusus (pansus) dan sesuai UU Migas dalam rapat pihak Polda Maluku, PT Pertamina serta Dinas Indag mewakili Pemda Maluku dihadirkan.
“Publik hanya tahu, bangsa ini difasilitasi kuota atau volume yang ketika dia datang dengan duit bisa beli sesuai HET. Kita tidak bisa saling menyalahkan tetapi ini harus diselesaikan kalau tidak maka kita bentuk Pansus,” ulangnya.
Menurutnya, kebutuhan dan konsumen mitan cukup banyak melibatkan masyarakat perkotaan hingga pelosok desa apalagi Maluku meruopakan kepulauan. Pihak Pertamina khususnya distribusi yang diundang ini bisa temukan solusi atau disiasati agar tidak terjadi kelangkaan mitan apalagi di tengah pandemic covid-19.
“Ada sejumlah catatan bagi saya yang bisa dilihat sebagai penyebab. Tadi sudah disanpaikan kepada Pertamina dalam rapat tersebut, misalnya, penyebab kelangkaaan mitan bukan hanya di Maluku tapi juga dibanyak tempat,” katanya.
Penyebab kelangkaan antara lain, selisih nilai jual, subsidi dan non subsidi. Hal inilah yang jadi pemantik bagi pengusaha, agen, pangkalan, hingga level paling bawa untuk lakukan spekluasi.
“Misalnya, minyak subsidi dialihkan atau dijual untuk kepentingan industry. Sebagai contoh, sebulan hingga dua bulan ke depan, dan patut diduga, ada pembangunan banyak jalan baik lapem maupun oleh BPJN selain Pemda Maluku, hotmix misalnya,” kata Hentihu lagi.
Hentihu menegaskan, saat didesak soal kelangkaan mitan, PT Pertamina hanya menjawab simple yakni mereka menyiapkan kuota yang menurut Pertamina ideal untuk Maluku, bahkan bulan Desember 2020 hingga 01 Januari 2021 ada penambahan 5 – 10 persen kuota mitan.
“Pada level kuota tersebut mestinya Pertamina tahu, kasus seperti ini banyak, mestinya Pertamina tahu masalahnya dimana dan jug ada hak dan kewajiban, baik level agen hingga masyarakat, hak dan kewajiban itu melekat,” jelasnya.
Sayangnya tambah Hentihu, Pertamina tidak menjawab soal adanya komitmen dengan distriburtor dan agen.
“Ini patut diduga ada mafia yang main, pihak Polda akan diundang dan akan disampaikan banyak atensi untuk itu dan tidak ada kata tidak,” tegasnya.
Untuk diketahui, rapat kerja Komisi II dengan pihak Pertamina terkait kelangkaan BBM dilaksanakan di ruang paripurna gedung DPRD Provinsi Maluku ,Selasa (19/01/2021).
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Saudah Tehtool beserta jajarannya , Plt Sales Area Manager (SAM) Lucky Hariyanto dan distributor wilayah Pulau Ambon.
Kepada wartawan usai Selesai rapat paripurna, mengenai kelangkaan BBM (minyak tanah), Ketua Komisi ll DPRD Provinsi Maluku Saudah Tehtol menjelaskan, jika rapat yang dilaksanakan lanjutan dari rapat yang digelar pada Senin (18/01/2021).
“Hasilnya selama ini ada penyaluran dari pihak Pertamina kepada distributor sudah baik sesuai dengan mekanismenya dan apa yang ditetapkan. Kuota sudah cukup untuk kebutuhan rumah tangga, dan dari distributor ke pangkalan juga sudah cukup baik namun ada beberapa hal yang menjadi kendala,” katanya.
Kendala pertama, kata Tethool, waktu libur yang panjang sehingga pihak Pertamina tidak bisa melakukan penyuplaian ke distributor. Akibatnya, distributor tidak bisa menyalurkan ke pangkalan, lantaran sistim pembayaran yang tidak bisa dilakukan saat libur.
“Dan kita ketahui bahwa kondisi sekarang dengan digital yang ada ilmu, mengakibatkan kepanikan karena langsung diupload melalui media sosial membuat semua orang panik, dan semua orang terburu- buru membeli dengan kuota yang lebih banyak dari biasanya. Yang biasa kebutuhan keluarga hanya 5 liter, membeli 10 liter, namun kondisi sekarang ini sudah mulai aman,” terangnya. (Eln/Ian)
