Namlea, MG.com – Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Buru, Ahmad Belasa, SH mengecam kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buru, terkait rencana pembongkaran lapak pedagang awal Januari 2020.
Belasa yang juga praktisi hukum ini mengatakan, mendukung dan tidak menolak rencana peningkatan dan perbaikan ruas jalan yang berada di lokasi Pasar Inpres Namlea.
“Perlu saya tegaskan bila rehabilitasi jalan tersebut catatan penting untuk Pemda agar menempatkan lapak pedagang yang layak, jangan sepihak tanpa koordinasi dengan PKL,” katanya.
Belasa menjelaskan, rencana rehabilitasi pembangunan jalan yang berada di lokasi Pasar Inpres Namlea Ibukota Kabupaten Buru, direcanakan diakhir bulan Februari 2020.
“Saat ini PKL masih melakukan aktivitas, yang disayangkan Kepala Satpol PP, Karim Wamnebo memberi himbauan kepada PKL bahwa, minggu depan PKL harus meninggalkan/mengosongkan lokasi tersebut, tanpa ada lokasi lain yang disediakan,” katanya kesal.
PKL tambahnya siap mengosongkan lokasi tempat jualan dan mendukung program Pemerintah Daerah, asalkan Pemda menyediakan tempat yang layak untuk aktivitas PKL.
“Yang sisesalkan, rehabilitasi jalan masih cukup lama, sementara Kepala Satpol PP mengintruksikan untuk awal Januari minggu pertama tempat lokasi PKL harus dikosongkan tanpa ada koordinasi dengan pihak PKL,” katanya kesal.
Selama ini, Belasa menilai PKL sengaja dipimpong dan dikorbankan, sebab PKL telah enam kali dipindahkan pernah ditempatkan di Pasar Baru yaitu pasar kabupaten kemudian mengembalikan PKL dari Pasar Kabupaten ke Pasar Inpres dan sekarang akan dipindahkan lagi.
“PKL dibuat seperti bola, dilempar sana sini,” katanya.
Dikatakan, selama ini 125 PKL rutin membayar iuran bila dikalikan dalam satu tahun uang yang masuk di Kas daerah (Kasda) berjumlah ratusan juta rupiah. “Sekali lagi saya harapkan bila penggusuran terhadap PKL perlu ada solusi, jangan mengambil langkah tanpa ada solusi,” katanya.
Belasa menduga, pembongkaran lapak PKL lantaran ada praktek makelar, sebab saat pembagian kios pedagang kebanyakan yang terima bukan pedagang. “Ini masukan kepada Kadis Disperindag untuk melihat hal ini, karena selama ini pembagian kios, mereka yang bukan PKL yang memperoleh kios atau lapak,” Kata Belasa. (AK).
