Transformasi Provinsi Kepulauan Jadi Daerah Kepulauan

Perubahan Nomenklatur

AMBON, MG.com – Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan saat ini dinilai sudah kurang relevan, mengingat nomenklaturnya dari Provinsi Kepulauan menjadi Daerah Kepulauan.
Dari 8 (delapan) Daerah Kepulauan di Indonesia, Maluku merupakan salah satu dan harus punya nilai bergaining dengan daerah kepulauan lainnya.
“Kalau Provinsi Kepulauan hanya ada delapan provinsi saja, tidak termasuk daerah kepulauan. Harus dirubah nomenklaturnya dari Provinsi Kepulauan menjadi Daerah Kepulauan, supaya bisa mengakomodir provinsi kepulauan, dan daerah-daerah kepulauan lainnya,” jelas anggota DPD RI, Prof. John Pieris, SH.MS kepada wartawan, Kamis, (28/2/2019) di Ambon.
Sebagai Ketua Panitia Perancang UU DPD-RI, menurut Pieris, pihaknya sudah lakukan rapat lintas lembaga yakni DPR-RI, DPD-RI dan Pemerintah RI.
Ada 10 fraksi DPR-RI ditambah DPD-RI yang menyetujui RUU Daerah Kepulauan dibahas setelah Pemilu, dan disahkan.

Kendala yang dihadapi adalah belum ada kesepakatan antara antar kementerian misalnya, Kementerian Pertahanan Keamanan, Kemenkum-HAM, Kemendagri, BAPPENAS, termasuk Kemenlu juga. “Mereka belum sepakat soal bantuan dana untuk mendongkrak pembangunan daerah kepulauan itu, sebesar minimal 5 persen dari total APBN,” jelasnya.
Pieris mwmberi contoh, misalnya, total APBN 2019 Rp.2,700 triliun, berarti 5 persen dicadangkan untuk dana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah kepulauan. “DPD dan DPR RI sepakati serendah-rendahnya 5 persen dari APBN,” terang Pieris mencontohkan.

Jika telah disepakati maka pembahasan selanjutnya triparti bisa berjalan dengan baik, setelah Pemilu serentak.
Dan bagi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan sudah bisa menambahkan kurang lebih Rp.35-40 miliar, tetapi bagi Pieris, nilai itu masih terbilang kecil.
“Idealnya, Maluku sebagai provinsi kepulauan terluas bersama Provinsi Kepulauan Riau, harus mendapat tambahan Rp.1,5 triliun. Kalau berbunyi atau kisaran miliaran rupiah, saya rasa tidak pas, lantaran rentang kendali wilayahnya dan hal-hal terkait indeks kemahalan konstrusi, bagi Maluku penting. Jadi, RUU Daerah Kepulauan merupakan pintu masuk untuk bergaining soal kapasitas fiskal,” tandasnya.

Kapasitas fiskal Maluku kalau diharapkan dari APBN dan PAD saja, agak sulit untuk mengejar ketertinggalan.
Sehingga dana khusus untuk daerah kepulauan menjadi syarat mutlak diberikan kepada daerah-daerah kepulauan, terutama Provinsi Kepulauan yang 7 (tujuh) di Indonesia.
“Sedangkan Daerah Kepulauan yang diakomodir, tidak terlalu signifikan untuk mendapatnya. Tetapi bagi delapan Provinsi Kepulauan harus lebih banyak dari Daerah Kepulauan yang lain. Kalau itu dapat diwujudkan di 2019 pada tahun Legislasi ini, saya kira harus disambut gembira, keberpihakan negara kepada Daerah Kepulauan, khususnya pada delapan Provinsi Kepulauan itu,” imbuhnya. (MG)

Tinggalkan Balasan