PWI Buru Dilantik

AMBON, MG.com – Bupati Buru, Ramly Umasugi berharap jurnalis memiliki komitmen yang sama untuk memajukan organisasi PWI ke arah yang lebih baik serta bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam rangka mensukseskan program pemerintah daerah.
Demikian harapan Umasugi dalam sambutannya saat pelantikan pengurus PWI Buru periode 2017-2020 yang berlangsung di Namlea, Senin (4/01/2019).

Umasugi menilai perkembangan media semakin pesat dengan munculnya media sosial dan media online.
Akibatnya, potensi pelanggaran hukum atas kebebasan itu sering terjadi sehingga mengakibatkan citra pers semakin terusik.

“Untuk mengatasi hal ini maka peran organisasi pers sangat dibutuhkan agar tugas jurnalis yang dijalani tidak berbelok ke jalan yang salah, dalam hal ini PWI menjadi tumpuan harapan kita karena PWI merupakan organisasi pers tertua dan miliki anggota terbanyak, diharapkan PWI Buru terus meningkatkan profesionalisme,” harapnya lagi.

Menurutnya, media cetak, online, harian maupun elektronik terus berperan aktif mencermati, mengkritisi sekaligus memberi solusi sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan umat.
Selain itu tambahnya, wartawan yang tergabung dalam PWI harus mampu memperjuangkan objektivitas berita, menjadi alat pendidikan, penyalur aspirasi serta penggalangan opini umum.

Dikatakan, pers adalah pilar demokrasi sehingga berita yang ditulis adalah berita yang sejuk dan terkonirmasi agar tidak ada berita hoax yang dapat memperkeruh suasana.

Untuk itu Ramly berharap pers dapat meluruskan berita hoax secepat mungkin.

Disisi lain pers katanya, berperan dalam mendorong percepatan pembangunan, oleh karenanya wajar jika pers mengkritik tapi diharapkan kritik yang disampaikan bersifat membangun.

Dalam kerangka itu, katanya lagi, pers juga berfungsi sebagai alat kepentingan masyarakat bangsa dan negara dimana setiap insan pers punya tanggungjawab pribadi maupun masyarakat.

“Saya berharap internal PWI atau insan pers lebih profesional dalam menyajikan berita-berita di masyarakat dengan menjaga keutuhan Kabupaten Buru dan meningkatkan peran aspiratif masyarakat Bupolo terhadap pembangunan daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Maluku, Izaac Tulalessy mengaku merasa ada keanehan mendengar periodisasi Pengurus PWI Kabupaten Buru yang baru dilantik saat ini, lantaran periodesasi pengurus yang dilantik 2017 – 2020.

“Perlu kami jelaskan bahwa pengurus yang dilantik merupakan hasil Konferensi PWI Kabupaten Buru yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 yang kemudian dikukuhkan oleh Pengurus Pusat PWI dengan SK Nomor 478-PKU-PP-PWI/2018 tertanggal 20 Februari 2018 tentang Pengukuhan Pengurus PWI Kabupaten Buru masa bhakti 2017 -2020. Walau begitu, pelantikan belum dapat terwujud sepanjang tahun 2018, karena kesibukan Pengurus PWI Kabupaten Buru maupun pengurus PWI Provinsi Maluku yang diawal tahun 2018 lalu baru melakukan peralihan kepemimpinan organsisasi,” jelasnya.

Akhirnya tambah Tulalessy, pelantikan baru terwujud di awal tahun 2019, setelah Pengurus Pusat PWI merevisi struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 047-PKU/PP-PWI/2019 tertanggal 1 Februari 2018 tentang Penyempurnaan Pengurus PWI Kabupaten Buru masa bhakti 2017 -2020.

“Sebagai organisasi profesi, PWI dituntut untuk bagaimana mengembangkan profesionalitasi wartawan yang menjadi anggotanya. Untuk itu jajaran PWI di semua lini struktur organisasi baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota fokus untuk terus melakukan pengembangan profesionalisme wartawan yang menjadi anggotanya,” terang Tulalessy.

Menurut Tulalessy, fokus pengembangan profesionalisme wartawan itu dilakukan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) maupun pelatihan-pelatihan khusus.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kata Tulalessy, perlu dilakukan karena sesuai dengan Peraturan Dewan Pers seluruh wartawan di Indonesia harus lulus UKW dan mengantongi kartu kompetensi.
“Bahkan di PWI untuk naik status dari anggota muda menjadi anggota biasa harus melewati UKW,” tegasnya.

PWI di semua tingkatan saat ini fokus melakukan UKW guna mengantisipasi pemberlakuan peraturan Dewan Pers bahwa wartawan yang meliput hanyalah wartawan yang mengantongi kartu UKW.
Ini memang belum berlaku, tetapi PWI sudah mulai melakukan persiapan sejak dini dengan rutin menggelar UKW.

Wartawan yang kompeten akan menjadi penentu media tempat dia bekerja itu berkompeten atau tidak, sebab kedepan Dewan Pers telah mengeluarkan peraturan yang intinya bukan hanya wartawan yang kompeten tetapi media tempatnya bekerja juga harus kompeten.

“Menyimak perkembangan pers tersebut, maka sebagai Ketua PWI Provinsi Maluku saya mengharapkan Ketua PWI Kabupaten Buru dan pengurus yang baru dilantik memperhatikan beberapa hal,” pintanya. Pertama, seluruh anggota PWI Kabupaten Buru hendaknya mewaspadai penyebaran berita-berita hoax. Anggota PWI Kabupaten Buru harus menyajikan materi pemberitaan yang berdasarkan data dan fakta. Jangan kita terjerumus dengan maraknya informasi yang beredar di media sosial, tanpa melakukan cek dan ricek langsung memberitakannya.
Saat ini arus informasi media social begitu cepat tersiar bahkan begitu cepat diresapi oleh yang membacanya tanpa piker panjang ini logis atau tidak. Terkadang kita sebagai wartawan juga turut serta larut dalam irama media sosial itu. Untuk itu, sekali lagi jangan kita terjurumus menyebarkan berita-berita hoax yang bersumber dari media sosial. Memakainya sebagai informasi awal bisa saja, tetapi harus benar-benar dicek dan ricek.

Kedua, untuk penataan internal organisasi kedepan perlu melakukan penataaan database keanggotaan berupa anggota biasa maupun anggota muda di PWI Kabupaten Buru.

Ketiga, menggelar UKW bagi rekan-rekan wartawan di Kabupaten Buru yang belum mengikuti. Pelaksanaan UKW, bisa saja bekerjasama dengan Pemkab Buru maupun dengan instansi maupun BUMD/BUMN.

Keempat, menggelar pelatihan-pelatihan guna meningkatkan profesionalisme wartawan di Kabupaten Buru dalam peliputan.

Kelima, melakukan kerjasama dengan universitas maupu sekolah-sekolah sehingga dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan jurnalistik bagi mahasiswa maupun siswa.

Keenam, terus melakukan kerjasama dengan Pemkab Buru maupun instansi terkait guna terus memajukan kabupaten ini.

Ketujuh, Tema pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang akan dipusatkan di Surabaya, Jawa Timur 9 Februari 2019 adalah “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital”.

Tema ini sejalan dengan program pemerintah dalam menunjan ekonomi. Tentunya momentum HPN 2019 termasuk berbagai rangkaian kegiatan yang diperingati dan menjadi momentum penguatan peran pers sebagai jembatan sekaligus ujung tombak ekonomi kerakyatan berbasis digital.

“Pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama pengurus PWI Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Buru bersama seluruh jajaran Pemkab Buru yang selama ini sudah turut serta membantu PWI Kabupaten Buru dalam kerja-kerja organisasi,” katanya. (an)

Tinggalkan Balasan