Warga Adat Tolak Penertiban GB

  • Whatsapp
banner 468x60

Ikram : Harus Transparan NAMLEA, MG.com – Masyarakat adat Pulau Buru merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Sebab, masyarakat yang menambang emas di kawasan Gunung Botak secara tradisional dilarang dan ditertibkan namun perusahaan yang lakukan pemurnian emas berkedok normalisasi sungai dibiarkan beraktifitas. Padahal, praktek terlarang ini ditemukan Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa saat kunjungan kerja di Bumi Bupolo. Menyikapi hal itu, anggota DPRD Provinsi asal Buru, Ikram Umasugy kepada MenaraGlobal.com di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Selasa (23/10/2018), mendesak aparat penegak hukum untuk menertibkan aktifitas itu. “Jangan penambang liar saja yang ditertibkan tapi perusahaan besar dibiarkan. Harus ditinjau ulang izinnya. Jika izinya untuk normalisasi sungai dan pengangkatan sendimen harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jika kedapatan ada perusahaan yang beraktifitas diluar izinnya maka harus ditindak tegas agar masalah ini menjadi terang benderang,” tegasnya. Penertiban bertujuan menyelamatkan masyarakat dari ancaman teror penggunaan  sianida dan merkuri selain berdampak kerusakan lingkungan. “Saya menghimbau agar Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Buru memberikan ruang kepada masyarakat mengelola tambang di sana minimal ada regulasi agar ada kesempatan buat penambangan rakyat,” katanya.  Karena fakta riil, tambahnya, ketika ada tambang mas di Gunung Botak tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Warga sekitar bisa menyekolahkan anak, membeli barang yang dulunya hanya mimpi bisa menjadi nyata. “Hal ini jangan luput dari perhatian pemerintah,” ingatnya. Untuk diketahui, masyarakat adat Buru lakukan aksi menolak penertiban penambang ilegal di kawasan Gunung Botak Kecamatan Kayeli Kabupaten Buru-Maluku. Aksi tersebut berlangsung pukul13.00 wit  di jalur “D” Dusun Wansait, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru. Warga mencegah dan memblokir jalan yang akan dilalui alat berat yakni bulldozer yang digunakan buat penggusuran bak perendaman di area tambang. Aksi tersebut dipimpin Bagin Solissa Kepala Soa Matgugul Mual dan diikuti sekitar 20 orang masyarakat adat. Salah satu masyarakat adat yakni Selly Saleki dalam oradinya di depan Danramil Wayapo mengatakan warga adat menentang dan menolak aktifitas penggusuran jalan oleh Dinas PU Kabupaten Buru. “Kami menolak karena tidak ada keterbukaan kepada kami masyarakat adat. Kami tetap menghadang walaupun anggota TNI / POLRI datang dengan senjata, kami masyarakat adat tidak takut,” ancamnya. Masyarakat adat menuntut Bupati Buru, Ramly I. Umasugy harus menjelaskan tujuan penertiban dan penggusuran ini. “Harus ada penjelasan kepada kami, karena tambang Gunung Botak adalah tanah adat kami untuk itu kami berhak mencegah penggusuran ini,” tegas Seleky. Pihaknya mempertanyakan, sikap pemerintah tidak menghargai  masyarakat adat. Lantaran tidak dihargai maka pihaknya juga tidak menghargai pemerintah. “Sebernarnya ada apa di balik penggusuran yang dilakukan secara diam – diam tanpa koordinasi dengan masyarakat adat dan pemilik lahan,” tambahnya. Selesai berorasi, pukul 14 . 05 Wit,  Sedek Waemese datang dan langsung memasang papan larangan yang bertuliskan ‘ “Dilarang melakukan aktivitas apapun (penggusuran) di lahan ketel Wamsait dan Anhoni (GB). Alasan masyarakat adat menolak penertiban karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintah lantaran menyalahi aturan masyarakat adat. Masyarakat bersikeras, aksi ini akan terus dilaksanakan dan pemasangan papan larangan tetap dibiarkan hingga ada kejelasan  Pemerintah Kabupaten Buru. Aksi yang dilakukan untuk menolak pemerintah mengambil alih tambang Gunung Botak karena masyarakat adat ingin agar tambang Gunung Botak di kelola masyarakat adat. Pengunjuk rasa meminta agar bulldozer segera diturunkan sebab jika memaksakan untuk digunakan maka mereka mengancam akan membakar alat itu. Masyarakat adat meminta  dilakukan pengawalan dan pantauan terkait kegiatan penggusuran dan pembongkaran bak perendaman dengan alat berat berupa eksavator dan bulldozer. (an)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60