Yeremias : Alasan Tak Masuk Akal

SDM Terbatas KMP Marsela Dikembalikan

AMBON, MG.com – Disaat pemerintah daerah lain sedang berupaya memperoleh dana guna membiayai program yang bermanfaat bagi masyarakat, ternyata Pemerintah Daerah Maluku melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Provinsi Maluku mengembalikan anggaran senilai Rp 24 miliar lantaran tidak mampu terserap habis.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan mudahnya mengembalikan KMP Marsela dengan alasan tidak mampu mengelolanya  lantaran tidak memiliki sumber daya manusia (SDM).

Padahal setiap tahun Kementerian Perhubungan memberikan subsidi senilai Rp 4 miliar untuk pengoperasian KMP Marsela ke PT Kalwedo selaku pengelola kapal penyeberangan tersebut. Mengembalikan KMP Marsela sama artinya dengan mengembalikan anggaran Rp 4 miliar ke Kementerian Perhubungan.

Pengembalian KMP Marsela sangat disayangkan dan disesali Ketua Komisi C, Anos Yeremias. “Pengembalian KMP Marsela dengan alasan keterbatasan SDM adalah alasan yang mengada-ada sebab sumber daya manusia di MBD cukup banyak bahkan putera terbaik MBD berhasil menjadi Wakil Gubernur Maluku terpilih,” katanya kepada wartawan di Ambon, Selasa (09/10/2018).

Menurut Yeremias, awalnya Wakil Bupati MBD, Benyamin Noach memberi jaminan kemampuan PT Kalwedo mengelola KMP Marsela.

“Apakah dengan pengembalian KMP Marsela persoalan ini selesai ? Saya rasa belum,” katanya.

Untuk itu, selaku Ketua Komisi C DPRD Maluku, Yeremias akan mengundang semua pihak terkait yakni BUMD di seluruh Maluku yang mengelola kapal penyeberangan untuk membahas masalah pengelolaan armada bantuan Pempus ini.

“Komisi C akan memanggil semua BUMD yang mengelola kapal penyeberangan untuk kita membahas masalah pengelolaan kapal penyeberangan. Jangan sampai kasus MBD terulang di daerah lain,” tegasnya dengan nada kecewa.

Selaku putera MBD, Yeremias menilai pengembalian KMP Marsela dengan alasan tidak ada SDM adalah pelecehan dan tamparan keras bagi warga dan generasi muda MBD.

“Saya tidak habis pikir dengan alasan yang dikemukakan ini,” ulangnya.

Dikatakan, pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2018 ada rapat koordinasi di Surabaya untuk sinkronisasi  terkait bantuan subsidi untuk kapal penyeberangan dengan Kementerian Perhubungan.

“Kami akan membicarakan tentang pengelolaan kapal penyeberangan juga rute dan lainnya. Dan ini kesempatan yang baik,” tandasnya.

Yeremias berharap pengelolaan KMP Marsela belum diserahkan ke pihak manapun dan masih tetap melayani masyarakat MBD. “Jangan kita korbankan masyarakat, mari kita duduk bersama dan melihat permasalahan ini dengan bijak,” tandasnya. (on)

 

Tinggalkan Balasan