Izin Normalisasi Sungai, Perusahaan Lakukan Penambangan Emas

Dari Kunker Kapolda Maluku di Buru

NAMLEA, MG.com – Diduga kuat tiga perusahaan yang diizinkan Pemerintah Provinsi Maluku laksanakan normalisasi Sungai Anahoni juga lakukan aktivitas penambangan.

Dugaan ini menguat setelah Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa lakukan kunjungan kerja di kawasan Gunung Botak (GB) Kabupaten Buru, tanggal 8-9 Oktober 2018.

Kepada wartawan, Irjen (Pol) Royke Lumowa menjelaskan telah melihat kawasan GB dan sekitarnta dari dua sisi yakni  depan dan belakang.

“Sisi belakang lewat jalur darat selama dua setengah jam, melalui Kecamatan Waeapo, sedangkan dari sisi depan dari Kayeli,” jelas mantan Kakor Lantas Polri itu.

Menurut Lumowa, pada kunjungan kerjanya ini dari sisi  darat, berkunjung ke tigs perusahaan yakni PT.SSS , PT. PIP, dan PT. BPS masih beraktifitas lakukan kegiatan penambangan disamping melaksanakan normalisasi sungai.

Dari sisi pantai atau Kayeli, tambahnya ditemukan penambang perorangan  tanpa ijin masih ada,

“Saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan seluruh praktek ilegal dilarang,” tegasnya.

Lumowa berjanji akan lakukan pengecekan terhadap izin ketiga perusahaan yang beroperasi di sana.

“Izin perusahaan ini akan dicek, jika izinnya tidak pas misalnya izinnya normalisasi namun melakukan pengolahan emas ini tidak boleh. Masalah ini akan terus digali dan didalami, kita diperkuat tim dari Bareskrim untuk mengecek semuanya. Tapi ini bukan kesimpulan,” kata Lumowa.

Untuk diketahui, kunjungan kerja Kapolda Maluku selama dua hari di Kabupaten Buru khususnya di lokasi GB dan sekitarnya, ditemukan beberapa penambang yang berkeliaran serta pedagang yang masih membuka lapak jualan mereka di sekitar areal PETI GB.

Direktur Sabhara Polda Maluku Kombes Drs. Irwan Rahmaeni juga sempat menghimbau masyarakat penambang yang masih tersisa di lokasi agar tidak melaksanakan penambangan. “Lokasi ini telah ditutup, stop beraktifitas apalagi menģgunakan merkuri dan sianida, mungkin saat ini kalian belum merasakan akibatnya, kàlian harus sadar akan dampak negatif yang ditimbulkan di kemudian hari,” tegasnya.

Sementara itu, Dir Intel Polda Maluku, Kombes.Muhammad Ansory Aripin berbincang-bincang dengan buruh pikul atau kijang tentang penghasilan yang diperoleh selama sehari.

Buruh pikul mengaku pendapatan yang ditetima tidak menentu. “Kadang Rp 8 juta, tergantung banyaknya barang tang dipikul,” kata buruh pikul yang diketahui bernama Achmad.(an)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan