Pemda Dinilai Terlambat
AMBON, MG.com – Setelah kewalahan hadapi persoalan di Gunung Botak Kabupaten Buru akhirnya Pemerinrah Provinsi Maluku bersama TNI/Polri juga Kejaksaan Tinggi membentuk Tim Gabungan gun menertibkan penambang ilegal di kawasan tersebut.
Walaupun pembentukan tim ini dinilai terlambat oleh sebagian masyarakat, sebab kerusakan lingkungan yang terjadi di Gunung Botak sudah berjalan bertahun-tahun tanpa ada langkah tegas dari Pemda Maluku serta aparat keamanan.
Walaupun demikian masyarakat setempat berharap kali ini Pemda Maluku serius dan tegas menerapkan aturan.
“Kita mendukung langkah pemerintah ini namun kami berharap jangan hanya berkata namun harus disertai langkah tegas,” kata salah satu petinggi adat dataran Kayeli, Ali Wahab.
Msnurut Wahab, kondisi Gunung Botak saat ini lantaran terindikasi banyak kepentingan disana.
“Intinya semua pihak mau mengambil keuntungan, setelah
lingkungan tercemar parah baru ramai-ramai tunjuk kepeduliannya. Selama ini kemana pemerintah dan aparat keamanan ?” kesal Ali.
Untuk itu, tambahnya masyarakat adat akan mengawal langkah pemerintah. “Agar jangan ada dusta diantara kita,” ingatnya.
Untuk diketahui, langkah pembentukan tim diambil setelah Gubernur Maluku, Said Assagaff memimpin rapat terbatas yang dihadiri Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Triono Hartanto, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, Brigjen (TNI) Khairully.
Sedangkan Pangdam XVI/ Pattimura diwakili Asintel Kasdam XVI/Pattimura Kolonel (Inf) R. Suranto dan Karo Ops Kasdam XVI/Pattimura Kol (Inf) Ali Aminudin, dan Dantamal Ambon diwakili Wakil Dantamal IX Ambon Kol (Marinir) Supriyono.
Rapat berlangsung selama dua jam di ruang rapat Gubernur Maluku, Selasa (18/9/2018).
“Kita hidupkan kembali pos keamanan TNI-Polri di Gunung Botak,” tefas Assagaff saat rapat tersebut.
Menurutnya, sebagai penanggungjawab keamanan, maka kepolisian yang akan menangani masalah keamanan dan dibantu TNI.
“TNI backup biar polisi sebagai keamanan. Kita hidupkan pos gabungan,” tegasnya.
Dirinya menginginkan keberadaa pos gabungan pengamanan di Kawasan Gunung Botak harus permanen. Maksudnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
“Saya kira harus permanen sekitar satu tahun atau lebih. Jangan dua atau tiga bulan saja karena ditakutkan para penambang illegal dan peredaran bahan-bahan berbahaya akan terus berlangsung,” terangnya.
Menurutnya, penanganan persoalan Gunung Botak harus disikapi secara cepat dan tegas karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan berdampak luas, sehingga pembentukan pos gabungan sangat penting dilakukan.
“Minggu depan ini sudah bisa diaktifkan. Untuk anggaran akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Maluku,” kata Assagaff.
Di lain sisi, Assagaff juga meminta aparat kepolisian untuk menindaktegas setiap kegiatan yang merusak lingkungan. “Siapapun yang terlibat disini harus ditindak, karena kita mau daerah ini aman,’’ ucap Assagaff.
Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa usai pertemuan kepada wartawan mengaku mendukung langkah pembentukan Pos Gabungan TNI,Polri dan Pemprov Maluku.
“Akan ada kegiatan terpadu TNI, Polri dan aparat Pemda untuk melakukan ketertiban di kawasan Gunung Botak. Keberadaan pos pengamanan ini akan memakan waktu bertahun-tahun, tidak hanya satu atau dua bulan saja, karena kegiatan yang terjadi telah merusak lingkungan,” kata Lumowa.
Mantan Kakorlantas Polri itu menegaskan, siapapun yang melakukan kegiatan illegal akan ditindak.
“Intinya tidak boleh beroperasi tanpa ijin, merusak lingkungan dengan penggunaan Sianida, Mercury atau segala macam bahan yang berbahaya yang merusak lingkungan akan ditindak,” tegasnya.
Sikap tegas itu juga diberlakukan termasuk kepada aparat yang terlibat.
“Apabila ada aparat yang terlibat akan dihukum tegas,” tandas Lumowa. (Tim MG)
