AMBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat tingginya aktivitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat sepanjang tujuh bulan terakhir. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencari informasi sekaligus melaporkan persoalan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.
Bacaan Lainnya
- Mahasiswa Gelar Pelatihan Website Gereja di Jemaat GPM Passo, Perkuat Pelayanan Digital
- Mahasiswa Gelar Pembelajaran Tematik di Jemaat GPM Passo, Perkuat Pemahaman dan Pengalaman Pelayanan
- Kepala Pemerintah Negeri Haria Tetapkan Pengurus Besar Pusaka Haria Periode 2026–2031, Martin Latupeirissa Pimpin Organisasi HARIA, – Kepala Pemerintah Negeri Haria, Nicodemus J. Samoleka, S.Pd., resmi menetapkan Pengurus Besar Persatuan Masyarakat Tewakaf Pusaka Haria periode 2026–2031 melalui Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Haria Nomor 16 Tahun 2026, tertanggal 21 November 2026. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Besar Pusaka Haria sebagai upaya memperkuat organisasi kemasyarakatan, menjaga persatuan dan kebersamaan masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal Negeri Haria. Dalam keputusan tersebut, Martin A. Latupeirissa, S.T., ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pusaka Haria periode 2026–2031. Ia akan didampingi Kelly Manuhutu sebagai Wakil Ketua I dan Johana Pauno, S.Pd., sebagai Wakil Ketua II. Sementara itu, Pelmi R. Pauno, S.Pd., ditetapkan sebagai Sekretaris Umum, didampingi Pendeta Tol Surulesin, S.Th., sebagai Wakil Sekretaris I dan Welmin Manlopoun, S.E., M.M., sebagai Wakil Sekretaris II. Untuk posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Martha Leiwol, sedangkan Wakil Bendahara dijabat Marcel Sopacua, S.T., M.M. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Haria tersebut juga mengakhiri pelaksanaan tugas Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Pusaka Haria yang sebelumnya diangkat berdasarkan Keputusan Nomor 13/SK-KPN/ANTARO/2026 tanggal 16 September 2026, sehubungan dengan telah ditetapkannya pengurus definitif. Dalam keputusan itu ditegaskan bahwa Pusaka Haria merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Negeri Haria, dengan tujuan mendukung pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan, pelestarian budaya dan adat istiadat, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Pengurus yang baru juga memiliki tanggung jawab menjalankan roda organisasi sesuai tujuan, visi, dan misi Pusaka Haria, menyusun serta melaksanakan program kerja berdasarkan hasil musyawarah, memelihara kekeluargaan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Selain itu, pengurus diwajibkan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Negeri Haria dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, menjaga nama baik organisasi, serta menjalankan tugas secara bertanggung jawab, transparan, dan demokratis. Pengurus juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Negeri Haria secara berkala atau apabila diperlukan. Dalam diktum keputusan tersebut, Kepala Pemerintah Negeri Haria menegaskan bahwa pengurus harus menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi secara baik, serta melakukan koordinasi dan pelaporan kepada pemerintah negeri dalam rangka pembinaan organisasi. Pengurus Besar Pusaka Haria periode 2021–2026 juga diwajibkan melaksanakan serah terima kepengurusan kepada pengurus baru, meliputi dokumen administrasi organisasi, inventaris, keuangan, arsip, serta berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi. Dewan Penasihat dan Susunan Bidang Dalam struktur kepengurusan yang ditetapkan, Pendeta Prof. Dr. John H.R. Ruleskin, M.Hum., dipercayakan sebagai Ketua Dewan Penasihat. Dewan Penasihat turut diperkuat Pendeta A.H. Manuhutu, S.Th., Pendeta W. Persulesi, S.Th., Deminggus M. Kaya, M.Si., Gocieleul, S.T., M.T., Merta Persulesi, S.T., M.T., Max Manuhutu, S.H., Othatu, S.H., Pompolepina Paunoe, S.Sos., Piet Leiwol, Kamela, Mon Sauleka, dan Dani Sopacua. Untuk mendukung pelaksanaan program kerja organisasi, Pengurus Besar Pusaka Haria periode 2026–2031 juga dibentuk dalam enam bidang, yakni: 1. Bidang Organisasi, Kelembagaan, Hukum dan HAM, dipimpin Ompi Hatu, S.H., dengan sekretaris Stephanus Leatomu, S.H. 2. Bidang Kerohanian dan Kesejahteraan Sosial, dipimpin Pendeta Sami Hatu, S.Th., dengan sekretaris Sin Soisa. 3. Bidang Keuangan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin Ferdinand A. Sopacua, S.T., M.T., dengan sekretaris Meiske M. Manuhutu, S.Pd. 4. Bidang Pendidikan, Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Pemberdayaan SDM, dipimpin Ferry Latupeirissa, S.H., dengan sekretaris Rika M. Patilemonia, S.Pd. 5. Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Masyarakat, dipimpin Alex Sarwatin, dengan sekretaris Robert Neju Soisa, S.T.P. 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, dipimpin Yohanes Polamonia, S.Pd., M.Pd., dengan sekretaris Anita Latupeirissa, S.Sos. Masing-masing bidang dilengkapi anggota yang akan menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga program organisasi dapat dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan. Melalui penetapan pengurus definitif ini, Pusaka Haria diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam membangun kebersamaan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menjaga dan mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat Negeri Haria. Masa kepengurusan yang ditetapkan berlaku untuk periode 2026–2031, terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan, yakni 21 November 2026, sampai berakhirnya masa kepengurusan, kecuali ditentukan lain melalui mekanisme musyawarah organisasi. Keputusan tersebut ditetapkan di Haria pada 21 November 2026 dan ditandatangani Kepala Pemerintah Negeri Haria, Nicodemus J. Samoleka, S.Pd.

Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan masyarakat dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan melalui layanan yang tersedia di kantor OJK.
Menurut Haramain, dalam sekitar tujuh bulan terakhir terdapat sekitar 1.200 layanan yang diterima. Jika dirata-ratakan, jumlah tersebut mencapai sekitar 200 layanan setiap bulan atau sekitar 10–15 layanan per hari.
“Kalau kita hitung, selama kurang lebih tujuh bulan ada sekitar 1.200 layanan. Per bulannya mungkin sekitar 200 layanan, berarti sehari bisa 10 sampai 15 layanan,” ujar Haramain, Selasa (2/9/2026) di Ambon.
Haramain mengatakan, semakin dikenalnya OJK oleh masyarakat juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk.
Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan masyarakat mulai mengetahui ke mana harus menyampaikan keluhan ketika menghadapi persoalan dengan lembaga jasa keuangan.
“Semakin dikenal OJK, semakin banyak juga pengaduannya. Karena kalau masyarakat ingin melaporkan sesuatu, mereka tahu harus melapor ke mana,” katanya.
Ia menegaskan, setiap pengaduan akan ditindaklanjuti apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sesuai kewenangan OJK.
Dari berbagai pengaduan yang diterima, persoalan yang berkaitan dengan kredit dan pembiayaan menjadi salah satu yang cukup banyak dilaporkan masyarakat.
Selain persoalan kredit, OJK Maluku mengingatkan masyarakat agar semakin berhati-hati dalam menjaga data pribadi, terutama KTP dan informasi identitas lainnya.
Haramain mengatakan, data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai kepentingan, termasuk pengajuan pinjaman atau layanan keuangan tanpa sepengetahuan pemilik data.
Masyarakat terkadang baru mengetahui datanya telah digunakan setelah muncul persoalan pada catatan atau informasi kredit.
“Banyak data pribadi masyarakat yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat merasa tidak pernah mengajukan, tetapi tiba-tiba muncul masalah,” jelasnya.
Haramain meminta masyarakat tidak mudah memberikan foto KTP maupun dokumen identitas lainnya kepada pihak yang tidak jelas.
Khususnya ketika seseorang menawarkan bantuan untuk memperoleh pinjaman atau layanan tertentu, masyarakat harus memastikan terlebih dahulu siapa pihak yang meminta data tersebut dan untuk keperluan apa.
Data seperti nomor KTP, foto KTP, swafoto dengan KTP, nomor telepon dan informasi pribadi lainnya dapat menjadi sangat sensitif apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau ada yang meminta KTP atau foto KTP, harus hati-hati. Jangan sampai data tersebut digunakan untuk kepentingan lain,” tegas Haramain.
OJK juga mendorong masyarakat untuk secara berkala memeriksa informasi terkait riwayat kreditnya.
Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak ada pinjaman atau fasilitas kredit yang tercatat atas nama seseorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
Masyarakat dapat meminta informasi kepada OJK atau menggunakan layanan resmi yang tersedia untuk mengetahui kondisi riwayat kredit dan mengambil langkah apabila menemukan data yang tidak sesuai.
Menurut Haramain, pemeriksaan secara berkala dapat menjadi langkah pencegahan agar penyalahgunaan identitas dapat diketahui lebih awal.
Selain penyalahgunaan data pribadi, masyarakat juga diminta mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga atau layanan keuangan.
Modus tersebut dapat dilakukan melalui SMS, pesan singkat, telepon maupun media digital, termasuk penawaran hadiah atau keuntungan tertentu.
OJK mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pesan yang meminta data pribadi, kode keamanan, foto identitas atau sejumlah uang.
Haramain berharap masyarakat semakin aktif mencari informasi sebelum menggunakan produk jasa keuangan maupun merespons tawaran yang mencurigakan.
Dengan meningkatnya literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap keamanan data pribadi, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari penipuan, kredit ilegal dan penyalahgunaan identita