AMBON, MG.com– Komisi III DPRD Provinsi Maluku melayangkan peringatan keras kepada seluruh mitra teknis terkait menurunnya mutu proyek infrastruktur yang didanai APBD dan APBN.

Evaluasi ini mencuat dalam rapat dengar pendapat terbatas yang digelar Selasa (24/6/2025) di ruang Komisi III DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon.

Ketua Komisi III, Djemy Pattiselanno di Ambon, Rabu (25/6/2025) mengungkapkan bahwa sejumlah proyek jalan dan jembatan, baik yang sedang dikerjakan maupun yang telah selesai, dinilai masih jauh dari standar kualitas yang diharapkan masyarakat.

“Kami menemukan banyak pekerjaan dengan mutu buruk. Ini menyangkut kepentingan publik, jadi harus dipastikan sesuai standar teknis,” tegas Pattiselanno.

Ia juga menyoroti adanya pemangkasan anggaran Dinas PU Provinsi Maluku dari Rp253 miliar menjadi Rp 191 miliar. Anggaran ini mencakup belanja pegawai dan operasional, sehingga berdampak pada realisasi fisik.

“Jika anggaran sudah di potong, maka pengelolaan harus makin efisien tanpa mengorbankan mutu. RKA-nya juga belum kami terima, dan itu akan kami kejar untuk dasar pengawasan,” jelasnya.

Pattiselanno turut menyampaikan bahwa saat ini BPJN tengah memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak dalam masa pemeliharaan.

Komisi III berencana melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan kualitas perbaikan.

“Kami akan turun langsung ke lapangan. Tidak bisa asal kerja,” katanya.

Dalam rapat itu, warga Tial Tengah juga menyampaikan keluhan terkait banjir akibat luapan sungai saat musim hujan.

Keluhan ini langsung direspons Kepala Balai Sungai Wilayah Maluku dengan rencana peninjauan lapangan.

“Ini yang kita dorong respons cepat atas kebutuhan rakyat. Sungai tersebut memang perlu pengerukan dan perbaikan talud agar tidak lagi meluap,” ujar Pattiselanno .

Menanggapi isu soal tertutupnya rapat, Pattiselanno menegaskan bahwa rapat selalu terbuka untuk publik. Namun, sering kali wartawan meninggalkan lokasi lebih awal sebelum sesi konferensi pers dimulai.

“Kami ingin semuanya transparan. Tapi karena wartawan sudah pulang duluan, banyak yang mengira tertutup. Padahal tidak,” tandasnya.

Komisi III berkomitmen terus mengawal pelaksanaan proyek infrastruktur di Maluku secara proaktif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Menurut Pattiselanno, komitmen tersebut menjadi dasar pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. (*)