JAKARTA, MG.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, terus memantapkan pengembangan komoditas Jagung dan Kedelai dengan Kementerian Pertanian.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr Ilham Tauda bersama Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah, menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Dr Ir. Kasdi Subagiono, M.Sc.
Pertemuan dilakukan di ruang utama Sekjen Kantor Kementerian Pertanian RI, Selasa (17/5/2022).
Sebelumnya, Taudah dab Basalammah telah menemui Menteri Pertanian, Syarul Yasin Limpo untuk memantapkan pengembangan komoditas Jagung dan Kedelai atas perintah Gubernur Maluku, Murad Ismail.
Usai pertemuan tersebut, Taudah menjelaskan, Sekjen Kementan memberikan respon positif dan meminta untuk menindaklanjutinya dengan pembentukan desk percepatan implementasi pembangunan jagung dan kedelai di Provinsi Maluku.
“Usulan Bapak Gubernur melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku adalah pengembangan kedelai seluas 5.000 Hektar dan Jagung 11.500 Hektar dengan konsep Integrated Farming,” kata Tauda, ketika dihubungi, Selasa (27/5/2022).
Dikatakan, dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementan menyampaikan agar pemetaan lokasi dilakukan dalam bentuk kawasan di Kabupaten/Kota.
“Proses pengembangan jagung dan kedelai harus memberikan dampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat petani yang pada gilirannya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, harus diikuti dengan kepastian pasar sehingga dapat memberikan jaminan harga,”jelasnya.
Diharapkan, dalam pengembangan Kedelai dan Jagung, menerapkan sistem Integrated Farming dengan komoditas pertanian lainnya seperti peternakan, hortikultura, dan perkebunan melalui Koorporasi Petani dalam rangka meningkatkan pendapatan petani sehingga berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini telah mencapai 106.
“Sektor pertanian memberikan peran penting dan strategis dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Maluku yang pada tahun 2021 telah mencapai 5,3 persen kondisi ini menunjukan sektor pertanian sebagai lokomotif penggerak utama ekonomi di Maluku dan penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut dia, dalam upaya pengembangan Jagung dan Kedelai serta memberikan jaminan pasar maka perlu dibuat perjanjian Kerjasama dengan para integrator baik dari BUMN maupun Swasta (Japfa, Pokphan, dll).
“Khusus berkaitan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku diminta untuk dimaksimalkan penyerapannya, sehingga dapat bermanfaat bagi penguatan modal usaha petani dengan membentuk KUR klaster pertanian melalui kerjasama dengan pihak perbankan,” terangnya.
Selanjutnya, tambah dia, Menteri Pertanian RI juga telah memberikan arahan terkait pengembangan Jagung dan Kedelai agar segera diimplementasikan sebagaimana hasil pertemuan sebelumnya dengan Gubernur bersama Ketua TGPP dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku.(D2)
