Dukung Masyarakat Sabuai, PMII Kota Ambon Kecam Keras Tuntutan Jaksa Dan Putusan Hakim

  • Whatsapp
banner 468x60

Ambon, MG.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ambon tidak setuju jika tuntutan Julivia M. Selano,SH selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Ilegal loging yang dilakukan oleh Imanuel Quedarusman alias Yongki selaku Komisaris Utama CV. SBM hanya 1 Tahun 2 bulan.

Abdul Gafur Rusunrey, Ketua Cabang PMII Kota Ambon mengecam keras Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas tuntutan yang hanya 1 tahun 2 bulan, dan juga Hakim pengadilan negeri dataran Honimoa atas putusan hukuman 2 tahun penjara yang di berikan kepada Yongki, karena pada kenyataannya tuntutan dan putusan tersebut tak seimbang dangan kejahatan Yongki yang mana telah merusak hutan dan merugikan masyarakat hukum adat, negara serta mendatangkan keuntungan yang besar pada dirinya.

“Atas nama PC. PMII Kota ambon, kami mengecam keras kepada Hakim Pengadilan Negeri dataran Honimoa atas ketidak adilan hukuman yang di berikan kepada Bos mafia yang sengaja mengeksploitasi hutan adat masyarakat Sabuai,” ungkap Abdul di Ambon, Jumat (06/08/2021).

Menurutnya, masyarakat Adat Sabuai melaporkan Julivia M. Selano,SH ke Jaksa Agung RI, Jamwas Kejaksaan Agung RI dan Komisi Kejaksaan RI itu hal yang wajar karena putusan hukuman yang di berikan JPU kepada Yongki merupakan keputusan yang tidak adil dan tak sebanding dengan kejahatan yang di buatnya.

Untuk itu, Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Ambon mendesak kepada Jaksa Agung RI, dan Komisi Kejaksaan RI agar yang bersangkutan segera d evaluasi dan memerintahkan Jaksa Julvia M. Selano segera menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Dataran Hunimoa.

Pasalnya, keputusan ini di anggap sama sekali tidak berbanding lurus dengan ketentuan pasal 12 huruf k jo. pasal 87 ayat 1 huruf 1 dan atau pasal 19 huruf a jo. pasal 94 ayat 1 huruf a, undang-undang no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum Rp.100 miliar.

“Kami merasa bahwa penegak hukum tentu sudah tahu betul aturan-aturan yang berlaku, hanya saja ini persoalan kong kali kong mengatur kepentingan mereka sehingga lagi-lagi masyarakat kecil anggap sebagai domba untuk dikorbankan,” imbuhnya.

Ia berharap masalah ini dapat di respon oleh semua elemen pemuda, baik itu OKP Cipayung, LSM, Masyarakat, dan para elit agar sama-sama membantu masyarakat adat Sabuai untuk menyelesaikan maslah serius ini tanpa membicarakan kepentingan apapun, kecuali mengedepankan kepentingan masyarakat setempat yang merasa dirugikan, sebab ini soal kemaslahatan hajat hidup masyarakat Sabuai.

“Masyarakatlah yang berdaulat di atas tanah NKRI ini. Maka junjung tinggilah kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengedepankan kepentingan person maupun kelompok, sebagaimana diamanatkan oleh pancasila alenia ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” tutupnya. (VATAL)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60