Merasa Tak Adil, Masyarakat Sabuai Lapor Jaksa Dan Hakim

  • Whatsapp
banner 468x60

Ambon, MG.com – Kasus llegal Loging yang terjadi di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, akhirnya berbuntut panjang. Pasalnya masyarakat Sabuai resmi melaporkan Julivia M. Selano, SH selaku Jaksa Penuntut Umum ke Jaksa Agung RI, Jamwas Kejaksaan Agung, dan Komisi Kejaksaan RI di Jakarta.

Hal tersebut dikarenakan tuntutan Julivia M. Selano, SH selaku Jaksa Penuntut Umum, dalam kasus illegal loging yang dilakukan oleh Imanuel Quedarusman alias Yongki selaku Komisaris Utama CV. Sumber Berkat Makmur (SBM), hanya 1 Tahun 2 bulan dalam penjara.

Okto Tetty selaku Staff pemerintah negeri Sabuai, dan Josua Ahwalam salah satu pemuda negeri Sabuai kepada wartawan mengatakan, terdakwa (Yongki) telah merusak hutan bahkan secara nyata merugikan masyarakat hukum adat dan negara, serta mendatangkan keuntungan yang besar pada dirinya. Ironisnya, entah pertimbangan hukum apa yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga hanya menuntut Bos CV. SBM tersebut 1 tahun 2 bulan.

“Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) benar-benar jauh dan rasa keadilan yang diperjuangkan oleh masyarakat hukum adat Desa Sabuai. Kalau memang tuntutan seperti itu sebaiknya tidak usah diproses dan biarkan Yongki membabat hutan Sabuai sesuka hatinya saja lalu dikemudian hari anak cucu Kami akan menderita akibat banjir” ungkap keduanya di Ambon, Kamis (05/08/2021).

Mereka memaparkan, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, maka dengan kekurangan dan keterbatasan yang ada, masyarakat Adat Sabuai resmi melaporkan Julivia M Selano, SH selaku Jaksa Penuntut Umum, ke Jaksa Agung RI, Jamwas Kejaksaan Agung RI dan Komisi Kejaksaan RI, untuk segera di evaluasi serta memerintahkan Jaksa Julvia M. Selano segera menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Dataran Hunimoa Awal Darmawan Akhmad.

Bahkan, Selain melaporkan Jaksa Penuntut Umum, masyarakat hukum adat Sabuai juga melaporkan Hakim Pengadilan Dataran Hunimoa Awal Darmawan Akhmad yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Imanuel Quedarusman selaku Komisaris CV. Sumber Berkat Makmur.

“Tidak rasional pelaku Illegal Loging hanya diputus 2 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000. Kalau denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan dan yang lucunya lagi putusan ini diucapkan pada malam hari,” ujar Jo Ahwalam.

“Ya kalau lihat tuntutan dan putusan ini sangat tidak rasional dan boleh dikatakan hukuman 2 tahun penjara bagi pelaku illegal loging sama dengan orang yang melakukan pencurian sapi” katanya menambahkan.

Sementara itu, staff Pemerintah Negeri Sabuai Okto Tetty menegaskan, karena putusan tidak rasional maka resmi masyarakat hukum adat melaporkan Bos CV. SBM ke Ketua Mahkamah Agung RI, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudcial di Jakarta
dengan harapan hakim dapat di evaluasi secepatnya.

Pasalnya, sesuai ketentuan pasal 12 huruf k jo pasal 87 ayat 1 huruf 1 dan atau pasal 19 huruf a jo, pasal 94 ayat 1 huruf a, undang-undang no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum Rp.100 miliar.

“Masyarakat Hukum adat Sabuai sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat hukum adat di Maluku agar perilaku ketidakadilan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim ini dapat didengar oleh atasan mereka. Bantuan yang paling dibutuhkan adalah mendoakan perjuangan dan memviralkan pemberitaan ini,” tutup Okto. (VATAL)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60