Tolak Divaksin, TPP ASN dan Tenaga kontrak Pemkot Ambon Tidak Dibayar

  • Whatsapp
banner 468x60

 

AMBON, MG.com – Akibat banyaknya ASN khususnya di jajaran Pemerintah Kota Ambon yang menolak untuk divaksin, maka Pemerintah Kota Ambon menempuh langkah tegas yakni tidak akan dibayarkan Tunjangan Pelayanan Publik (TPP).

Ketegasan ini disampaikan, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKSDM) Kota Ambon, Benny Selanno kepada wartawan di Balai Kota, Jumat ( 28/05/2021)
“Sudah diinstruksikan, ASN yang tidak mengikuti vaksin tidak akan dibayarkan tunjangan pelayanan publik (TPP),” tegas Selanno.

Tak hanya pegawai yang berkategori ASN, namun para tenaga kontrak juga diancam yang sama. Yakni tak akan menerima upah kontrak mereka apabila dengan sengaja menolak, atau menghindar untuk melaksanakan vaksinasi.

Menurutnya, vaksinasi merupakan kewajiban bagi seluruh ASN, sebab mereka harus menjadi contoh kepada masyarakat, agar masyarakat percaya, dan mau divaksin, juga seluruh amanat dari UU.
“Nah, pemerintah kota telah mengeluarkan surat resmi pada seluruh pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD), agar seluruh pegawai, ASN, maupun tenaga kontrak, itu wajib divaksin,” ungkapnya.

Dan tambah Selanno, seluruh OPD harus mendata pegawai yang telah divaksin maupun yang belum divaksin.
“Beberapa waktu kemarin kami sudah melakukan koordinasi, dan data lengkap pegawai yang sudah vaksin dan belum vaksin sudah kami terima,” bebernya.

Bagi mereka yang tidak melakukan vaksinasi tentunya harus memiliki alasan yang kuat. “Ini dibuktikan dengan keterangan dokter dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan, Wendy Pelupessy, berikan keterangan lengkap dengan alasannya sehingga yang bersangkutan belum bisa mengikuti vaksinasi,” ungkapnya.

Ditambahkan, secara keseluruhan ASN Pemkot, yang berdinas pada satuan dinas hamper semuanya telah divaksin, hanya tersisa beberapa yang belum divaksin. Dan mereka yang belum divaksin telah mengantongi keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Ambon.
“Bukan saja keterangan yang dikeluarkan oleh Dinkes, tetapi rujukan kepada dokter ahli tertentu yang memeriksa pegawai atau tenaga kontrak karena alasan sakit sehingga tidak bisa divaksin,” jelasnya.

Diakuinya, sampai dengan saat ini pihaknya masih melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Ambon, untuk mendata kembali beberapa Guru yang sampai dengan saat ini belum melaksanakan vaksinasi,”tandasnya. (VATAL)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60