RUU Kepulauan Tak Kunjung Dibahas, DPRD Maluku Tempuh Berbagai langkah

  • Whatsapp
banner 468x60

 

AMBON, MG.com – Walaupun telah masuk dalam RUU Prioritas dalam program legislasi (Prolegnas) DPR RI namun nyatanya RUU Daerah Kepulauan tak kunjung dibahas.

Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku, mendorong tujuh provinsi kepulauan lainnya untuk bersama-sama memperjuangkannya.

Demikian dikemukakan Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menurutnya, RUU Daerah Kepulauan harus diperjuangkan oleh delapan provinsi kepulauan di Indonesia.

“Dengan koordinasi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang diketuai Gubernur Sulawesi Tenggara,” katanya.

Sebab, hasil evaluasi DPRD Provinsi Maluku, tambah Wattimury, RUU tersebut belum direspons secara baik oleh Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.

“Karena itu pada rapat pimpinan dewan bersama ketua-ketua fraksi, komisi, dan Bapemperda, serta Badan Kehormatan DPRD Provinsi Maluku, maka disepakati DPRD Provinsi Maluku harus mengambil berbagai langkah konkrit agar RUU yang sudah masuk prioritas prolegnas tahun ini, mesti ditindaklanjuti pembahasannya oleh DPR RI,” katanya.

Selain itu juga, hasil pertemuan DPRD Provinsi Maluku dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku bersama tim eksekutif, disepakati beberapa hal penting diantaranya segera berkomunikasi dengan seluruh DPRD Provinsi Kepulauan.

“DPRD bersama Pemprov Maluku berinisiatif bila tidak ada halangan maka pekan depan dilakukan rapat koordinasi virtual dengan pimpinan DPRD delapan daerah kepulauan. Setelah itu DPRD Provinsi Maluku akan mengirim tim untuk bertemu Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan di Sulawesi Tenggara bersama provinsi kepulauan lainnya,” jelas Wattimury.

Pertemuan ini kata Wattimury akan membahas langkah selanjutnya sebab walaupun telah ada dalam RUU prioritas namun tidak diproses dengan baik dan mendorong hal tersebut maka tidak akan membuahkan hasil maksimal.

Untuk membahas RUU Daerah Kepulauan tersebut secara lebih detail maka DPRD Maluku akan mengundang tokoh-tokoh informal, akademisi atau pimpinan perguruan tinggi bahkan tokoh adat untuk mendiskusikan serta mendorongnya dengan jalur masing-masing agar bisa dibahas di DPR RI.

“Karena dalam tahun 2020 RUU tersebut juga sudah diprioritaskan tetapi kenyataannya tidak dibahas, dan tahun ini masuk lagi tetapi kalau tidak dibahas juga maka ini sangat keliru,” tandas Wattimury.

Pihaknya juga akan lakukan pertemuan dengan anggota DPD asal Maluku, Nono Sampono untuk membicarakan RUU Kepulauan ini.

“Awal bulan Juni akan ada pertemuan juga dengan anggota DPD RI asal Maluku, Nono Sampono untuk membahasnya sebab RUU ini merupakan usul inisiatif DPD RI,” ujarnya. (Elin)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60