Ombudsman Inisiasi Pendampingan Kepatuhan Layanan Publik 2021

  • Whatsapp
banner 468x60

Ambon, MG.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku menginisiasi penyelenggaraan kegiatan Pendampingan Kepatuhan Layanan Publik tingkat Provinsi Maluku tahun 2021, Senin (24/05/2021) bertempat di Banda Naira Ballroom, Swiss-Belhotel Ambon.

Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan tifa oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Kasrul Selang mewakili Gubernur Maluku didampingi Sekretaris Kota Ambon A.G. Latuheru dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamat.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kasrul Selang, menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ombudsman Perwakilan Maluku, yang telah menginisiasi kegiatan tersebut bagi organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku.

“Kegiatan pendampingan ini, memiliki nilai strategis sebagai upaya untuk
mendampingi badan publik yang menjadi objek penilaian kepatuhan layanan publik, mempersiapkan dan memperbaiki standar pelayanan publik, sebelum dilakukan penilaian kepatuhan layanan publik oleh Ombudsman RI,” kata Sekda.

Sekda menjelaskan, era milenial menuntut manusia untuk berkembang lebih pesat. Perkembangan tersebut mempengaruhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan dinamisnya tuntutan kebutuhan masyarakat, mendorong penyelenggara layanan untuk lebih aktif memberikan pelayanan publik yang prima. Itu menandakan adanya hak dan kewajiban yang terbarui yang timbul antara penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan publik.
“Secara umum, hal tersebut tentunya diatur dalam peraturan yang berlaku melalui UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun peraturan tersebut lahir untuk memberikan kepastian hukum antara hubungan penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Standar pelayanan publik menjadi sesuatu hal yang penting, karena merupakan kondisi ideal pemenuhan layanan publik oleh badan publik,” jelasnya.

Menurut Sekda, tidak dipungkiri bahwa dalam kondisi saat ini, masih ditemui keterbatasan dan kekurangan dalam pelayanan publik, sehingga pelayanan publik yang diterima masyarakat belum memenuhi standar layanan atau belum berkualitas. Upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat, seiring dengan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik terus dilakukan oleh seluruh badan publik, termasuk pemda Maluku dan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku.
“Upaya ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, lanjut Sekda, memiliki peran sentral dan strategis dalam mengawasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan clean government dan good governance.

 Sekda menegaskan, Pemprov Maluku bertekad untuk mewujudkan good governance dan clean government. Komitmen ini senantiasa diterapkan dalam setiap kebijakan, termasuk pelayanan publik dengan mengedepankan
transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan kepada Ombudsman Maluku dan juga seluruh masyarakat, agar dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan Pemprov Maluku.

“Dan segera melaporkan jika ditemui terdapat kelemahan, kekurangan, penyimpangan dan kecurangan yang terjadi disertai bukti, sehingga dapat dilakukan perbaikan kualitas dalam pelayanan publik,” tutup Sekda.

Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Hasan Slamet menjelaskan, pihaknya menyadari, bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan merupakan langkah ikthiar memenuhi standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Wujud pelayanan publik yang prima butuh ikhtiar berkelanjutan, transformasi sistem tata kelola yang baik, perubahan mainset dan budaya kerja birokrasi yang jadi senang dilayani berubah menjadi senang melayani,” katanya.

Ditegaskan, saat ini, dibutuhkan kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi selama ini kaku dan tercemar hal-hal prosedular, administratif menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan inovasi dan berorientasi pada hasil.
“Olehnya itu, kami sebagai lembaga pengawas terus mendorong pemerintah daerah ataupun semua instansi vertikal, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan kepada masyarakat,” ujar Hasan. (D2)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60