Pemda Dukung PP PSDN untuk Pertahanan Negara

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2021, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, tanggal 12 Januari yang lalu.

Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, menyelenggarakan Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara di Ambon Maluku, Rabu, (17/3/2021), di Lapangan Tenis Indoor Tapal Kuda ( Kediaman Pangdam XVI/Pattimura) Air Salobar Ambon.

Sosialisasi ini berlangsung selama sehari. Peserta yang hadir terdiri dari lingkup Forkopimda Pemprov Maluku, Kota Ambon, Kodam XVI/Pattimura, Polda Maluku, Lantamal IX Ambon, Guspurla Armada III, Lanud Pattimura dan Binda Maluku.

Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang pada kesempatan tersebut mengatakan, pemerintah daerah mendukung terbitnya PP PSDN ini sebagai aturan pelaksanaan yang diamanatkan UU 23/2019 tentang PSDN untuk Pertahanan Negara.

“Saya rasa tidak ada alasan untuk tidak mendukung UU ini ya, penerapannya. Kalau dulu ancaman perangnya melalui fisik, sekarang dengan IT dan lain sebagainya,” kata Sekda usai menghadiri sosialisasi tersebut.

Dukungan tersebut menurut Sekda, dapat disuport melalui cadangan pangan dan energi. Adanya Food Estate di Pulau Seram dan Buru, diharapkan bisa mendistribusikan pangan ke pulau sekitar. Begitu pun dengan energi. Dua opsi inilah, menjadi salah satu alasan Pemda siap mendukung penerapan PP PSDN tersebut.

“Intinya, kami siap mendukung. Dan lebih pentingnya lagi, kita semua ini merasa bahwa negara ini punya kita bersama,” ujar Sekda.

Ditempat yang sama, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Jeffry Apoly Rahawarin mengatakan, Indonesia membangun sistem Pertahanan Negaranya dengan sistem pertahanan semesta yang melibatkan warga negara, wilayah dan Sumber Daya Nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara terarah untuk menegakkan kedaulatan negara.

“Pembentukan Komponen Cadangan merupakan agenda penting pemerintah untuk meningkatkan pertahanan negara, sesuai program Kemenhan RI dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional PSDN,” katanya.

Begitu pentingnya pembentukan komponen ini, lanjut Pangdam, Direktorat Jenderal (Ditjen) Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, akan memberikan sosialisasi tentang pembentukan Komponen Cadangan Matra Darat sebagai bagian sistem pertahanan negara, dalam rangka menghadapi perkembangan ancaman yang semakin dinamis dan kompleks.

“Saya harap, peserta sosialisasi mengikuti kegiatan dengan baik agar dapat memahami UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN ini, dan mendapatkan informasi detail tentang Pembentukan Komponen Cadangan Matra Darat, sehingga memudahkan pelaksanaan Pembentukan Komponen Cadangan Matra Darat di Kodam XVI/Pattimura kedepan,” ujar Pangdam.

Perihal kesiapan Kodam XVI/Pattimura untuk sarana dan prasarana perekrutan, Pangdam menyatakan pihaknya sangatlah siap. Awalnya, mereka akan merekrut 500 personil. Namun berdasarkan informasi dari Direktur Sumber Daya Pertahanan Ditjen Pothan Brigjen TNI Fahrid Amran, rekrutan personil menjadi 900 orang.

“Dalam arti, 500 di Dodik Bela Negara dan mungkin 400 di Labuhan Paralel di Batalyon. Ada empat Batalyon jadi lengkap 900. Jumlah ini untuk Maluku dan Maluku Utara. Artinya, personil ini yang siap dilatih jadi agen bela negara itu, kita datangkan dari daerah (Kabupaten/kota) termasuk daerah Maluku dan Maluku Utara,” kata Pangdam.

Mengenai mekanisme perekrutan, Pangdam menyebut terdapat turunan dari UU, PP dan juga Permenhan. Dari sini, mereka akan pelajari mekanismenya. Setelah itu, pihaknya akan menerapkan mekanisme tersebut saat perekrutan.

“Jadi Maluku siap untuk 500 – 900. Karena setahu saya, untuk global Menhan informasinya seluruh Indonesia itu, 5 ribu. Sementara Maluku dan Maluku Utara 900. Kita siap mendukung program ini,” tutup Pangdam.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Pertahanan Ditjen Pothan Brigjen TNI Fahrid Amran mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI rencananya bakal membuka pendaftaran bagi seluruh masyarakat untuk mengikuti pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Keberadaan Komcad tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

“Sebenarnya untuk daerah-daerah itu juga boleh mereka mendaftar. Baik menggunakan KTP, tapi penyelenggaraannya di tempat lain. Ataupun kalau nanti peminatnya banyak! Inikan baru rencana, jadi nanti pelaksanaan bisa kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi,” katanya.

Secara eksplisit Komcad diatur dalam Pasal 28 UU PSDN. Komcad terdiri atas warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional. Warga negara yang menjadi komponen cadangan merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. Sementara Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional merupakan pemanfaatan dalam usaha Pertahanan Negara.

“Termasuk estimasi di Maluku – Maluku Utara ini kita hanya mempersiapkan. Tetapi kalau peminatnya dari warga negara sendiri sangat luar biasa, kita harus mengakomodir itu. Itu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara untuk membela negaranya,” ujar Fahrid.

Mereka berencana, setelah Idul Fitri tahun ini, pihaknya sudah melaksanakan pelatihan. Didahului dengan sosialisasi, kemudian pendaftaran, seleksi, uji kompetensi hingga pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan. Calon Komcad selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran berhak memperoleh uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, serta pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

“Kemudian calon Komcad berasal dari Aparatur Sipil Negara atau pekerja/buruh serta mahasiswa. Selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran, mereka tak akan kehilangan hak ketenagakerjaan, pekerjaan, hak akademis, serta status sebagai peserta didik,” tutup Fahrid. (Eln).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60