Kelola PI 10 Persen, Aturan dan UU jadi Sandaran DPRD Maluku

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG.com – Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) belum lama ini bertemu dengan DPRD Maluku
“Tujuan kedatangan Bupati dan DPRD KKT menemui DPRD Maluku agar mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Maluku supaya KKT dijadikan sebagai daerah penghasil dan meminta DPRD Maluku membicarakan agar dari Participanting Interest (PI) 10 persen, KKT bisa mengelola 6 persen,” kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan, apa yang disampaikan ini sangat wajar, karena Pemda dan DPRD KKT punya hak untuk menyampaikan pikiran atau rekomendasi tetapi DPRD Maluku akan mengkajinya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita akan mengambil langkah langkah yang tepat sesuai aturan yang ada. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan gubernur, Kepala Dinas ESDM, Kepala Biro Hukum dan juga Dirut Maluku Energi Abadi (MEA). Sehingga kita bisa memecahkan persoalan yang disampaikan DPRD KKT, sekali lagi saya ingatkan cuma satu yaitu aturan yang ada,” kata Wattimuty tegas.

Dengan itu lanjut Wattimury, semua p[ihak bisa terhindar atau menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak menguntungkan.
“Yang paling utama saat ini adalah bagaimana kita berupaya secara bersama sehingga bisa memecahkan persoalan yang disampaikan anggota DPRD KKT, dan saya ingatkan, ada pijakan yaitu aturan,” jelasnya lagi.

Wattimury meminta agar Pemda dan DPRD KKT memberikan ruang kepada Gubernur Maluku mengambil langkah yang berkaitan dengan PI 10 persen.
“Soal anti bagi hasil akan kita bicarakan tersendiri yang pasti baik KKT ataupun MBD oleh DPRD Provinsi Maluku dilihat sebagai daerah terdampak yang mesti mendapat prioritas itu sudah pasti,” tegasnya.

Untuk itu, Wattimury mengajak semua pihak menyatukan langkah untuk bekerja sehingga PI 10 persen diberikan di Maluku. Sebab, untuk memperoleh PI 10 persen ada 10 tahapan yang harus diselesaikan. “Kita baru pada tahapa ke empat dan baru menuju tahapan kelima,” katanya.

Menurutnya, jika pada tahap ini telah ada hal-hal yang mengganggu, maka pasti tahapan ini berjalan tidak lancar dan sampai waktunya kalau tidak diselesaikan berarti Pemerintah Pusat yang mengambil alih. “Ini kan rugi masyarakat Maluku atau masyarakat KKT atau MBD. Oleh karena itu kami sebagai perwakilan masyarakat Maluku akan berupaya maksimal, terus berkoordinasi dengan pihak terkait terutama dengan gubernur, agar dalam waktu singkat kiat ke Jakarta bertemu dengan SKK Migas ataupun Kementerian ESDM untuk menyampaikan pertimbangan dengan harapan supaya proses mendapatkan PI jangan terhenti karena hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dipersoalkan,” tandasnya. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60