Penyampaian Bupati Malteng di Musrenbang Provinsi Maluku Secara Online
AMBON, MG.com – Dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengusulkan 12 program prioritas tahun 2021.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua saat Musrenbang Provinsi Maluku yang dibuka Gubernur Maluku secara virtual atau online dari Baileo Ir. Soekarno didampingi Wakil Bupati dan Sekda Malteng, Selasa (14/04/2020).
Tuasikal meminta agar APBN tahun 2021 dapat dialokasikan untuk pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, normalisasi sungai, perluasan areal persawahan, pembangunan jaringan air bersih.
Juga pembangunan jalan dan jembatan, terutama jalan di daerah pegunungan dan pedalaman untuk membuka akses ke desa-desa terpencil dan termiskin, pengembangan pelabuhan laut dan kapal penyeberangan, pengembangan kawasan pariwisata dan infrastruktur pendukung.
Serta pengembangan kawasan industri terpadu perikanan, pertanian dan perkebunan, pengembangan kawasan perkebunan, pangan lokal dan hortikultura, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, serta infrastruktur pendukung pembangunan rumah susun dan layak huni serta perluasan Padat Karya infrastruktur dan ekonomi, Program PKH sembako, Kartu Pra Kerja, dan peningkatan program BPJS.
“Apa yang kami sampaikan ini, sudah kami sampaikan secara tertulis melalui usulan program dan kerja, baik kepada Pemerintah Provinsi Maluku maupun ke Pemerintah Pusat untuk menjadi perhatian dan dapat diprioritaskan untuk tahun 2021,” katanya.
Menurut Tuasikal, melalui momentum Musrenbang RKPD ini, semua pihak harus berpikir bahwa tahun depan dan kedepannya Maluku bangkit dan mampu memulihkan seluruh sendi-sendi kehidupan yang terpuruk di tahun ini.
“Atas dasar itu, kami mengusulkan agar pembangunan nasional tahun 2021 lebih fokus kepada pembangunan daerah dimana sebagian besar realokasi anggaran dari Pemerintah Pusat lebih diarahkan ke Indonesia Bagian Timur termasuk di Kabupaten Maluku Tengah,” katanya berharap.
Musrenbang Provinsi yang dipimpin Gubernur Maluku, diikuti stakeholder terkait di daerah ini yakni Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku, anggota DPRD Provinsi Maluku, narasumber dari Kemendagri, Bappenas, Kemenkes, Kemensos, serta para Pimpinan OPD di lingkup Pemprov Maluku dan Kabupaten/Kota se-Maluku. (D2)
