AMBON, MG.com – Aparat penegak hukum di Kabupaten Buru didesak segera usut tuntas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa (DD) Desa Debowai Kecamatan Kaiyeli Kabupaten Pulau Buru tahun 2016-2018.
Desakan ini dikemukakan Ali Marasabessy Ketua Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Buru, Ali Ikram Marasabessy kepada MenaraGlibal.com di Ambon, kemarin.
Menurutnya, banyak kejanggalan yang ditemui pada penggunaan ADD/DD tahun 2016 hingga oertengahan tahun 2019.
“Pada saat serah terima Pjs. Desa Debowai tanggal 9 Juli 2019, tidak ada penyerahan dokumen atau berkas minimal RAB Desa Debowai. Ini aneh, masa desa begini besar tidak ada RAB, bahkan dari pantauan kami, bendera hias juga tidak ada sedangkan bendera merahnputuh yang diserahkan sudah lusuh nyaris sobek,” kata Marasabessy heran. Bahkan, saat serah terima penjabat desa tidak ada berkas pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD dari Kepala Desa maupun dari Pjs Desa Debowai.
Akibat dari tidak adanya RAB desa, maka 90 persen pembangunan fisik di desa tersebut yang dikerjakan saat ini mengalami kerugian atau meleset jauh dari perkiraan atau harga sebenarnya.
“Mereka perkirakan nilainya kebih kecil dari realusasi harga pasar, ini bikin bingung,” tandasnya.
Marasabessy mengakui jika dirinya oernah menanyakan beberapa hal terkait penggunaan ADD maupun DD Desa Debowai kepada Pjs. Debowai saat ini, yakni Ny. Anni Suparni namun selalu dijawab tidak tahu.
“Misalnya soal pembangunan giring-gorong Desa Debowai yang nilainya berbanding terbaluk denganvrealisasi lapangan. Hasil penelusuran kami ternyata 4 unit gorong-gorong dibangun dengan DD senilai lebih dari Rp 120 juta tapi jika dilihat dari fisik gorong-gorongvtersebut tidak lebih dari Rp 10 juta,” jelasnya.
Juga pembangunan Balai Desa yang dilengkapi dapur senilai Rp 80 juta, ternyata realisasinya Balai Desa dibangun tanpa dapur hanya ada fondasi yang juga tidak ditimbun.
Akibatnya, saaf dapur tersebut dibangun terjadi pembengkakan dana pada timbunan fondasi sebanyak 10 ret pasir serta tunggakan 21 ret pasir.
” Ini juga membingungkan, dalam RAB yang kami kantongi ternyata ada penimbunan lokasi pembangunan Balai Desa ternyata setelah dicek ke tukang, penjelasannya tidak ada timbunan lokasi tersebut,” katanya.
Juga raibnya dana PKK sebesar Rp 20 juta dari RAB tahun 2019, padahal pada tahun 2018 dana tersebut ada.
Juga upaya penyaluran air bersih melalui Panci Mas yang tidak jalan padahal ada sumbangan desa senilai Rp 20 juta. “Setelah kami lakukan penelusuran barulah pengelola membeli pipa paralon. Padahal yanv dibutuhkan warga adalah alat-alat penyambungan dan lainnya,” jelas Marasabessy.
Selain itu, ada kebohongan pada pengelolaan dana retribusi pasar yang diduga dilakukan oleh mantan penjabat Desa Debowai beserta staf desa.
Awalnya, usai serah terima jabatan Pjs Desa Debiwai, keesokan harinya Pjs. Desa Deboeai, Ny. Ani Suoarni lanfas lakukan sidak di Pasar Desa Debowai lantaran laporan yang diterima Desa Debowai tidak memiliki PADesa. Padahal, Desa Debowai merupakan desa terdekat ke lokasi penambangan emas Gunung Botak. Informasi yang diperoleh saat masih ada penambang ilegal di Gunung Botak dalam sehari retfibusi pasar mencapai Rp 750.000 hingga Rp 1.000.000.
“Informasi yang kami terima sejak Januari hingga Juni 2019, dana retribusi capai Rp 54 juta, pertanyaannya dikemanakan uang tersebut. Sebab saat serahbtetima tidak ada penyerahan keuangan desa,” tambahnya.
Untuk itu, Marasabessy merasa perlu untuk mendesak penegak hukum meminta oenjelasan mantan kepala desa dan mantan Pjs. Desa Debowai agar bisa ditelusuri pengelolaan dana deda dibdesa tersebut
“Selain itu juga agar setiap pejabat yang dipercayakan menjadi pemimpin di desa bisa mengelola dana milik pemerintah dengan baik dan bertanggungjawab,” tegasnya. (On)
