AMBON, MG.com – Peringatan Hari Nusantara bertujuan menggaungkan kembali semangat perjuangan bapak bangsa dan Pahlawan untuk mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan RI, yang pertama kali dicetuskan dalam deklarasi juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Demikian dikemukakan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno saat membaca sambutan tertulis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Hartanto Airlangga pada Peringatan Hari Nusantara yang dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Ambon, Jumat, (13/12/2019).
Airlangga menjelaskan, pengakuan sebagai Negara kepulauan mengandung filosofi yang sangat mendasar, walaupun tidak serta merta bahkan mendapat tantangan dari Negara- negara besar didunia.
“Berkat perjuangan yang gigih selama 25 tahun, akhirnya konsep Indonesia sebagai Negara kepulauan diakui Dunia setelah united nited comfencion of the low of the sea (Uncros), disahkan pada tanggal 10 Desember 1982, melalui konfrensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hukum laut, dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang – undang nomor 17 tahun 1985,” katanya.
Selanjutnya tambah Hartanto, Uncros resmi pada tahun 1994, dan atas dasar inilah Negara Indonesia memandang laut sebagai jati diri Bangsa, serta laut sebagai pemersatu dan perekat Bangsa.
Guna memperingati peristiwa pada tahun 2001 tersebut, Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat keputusan nomor 126 tahun 2001 yang menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.
Menko Perekonomian juga mengingatkan Hari Nusantara merupakan sarana penguat wawasan Nusantara dan sarana mengembangkan potensi Daerah, seperti menjadikan Destinasi pariwisata Nasional maupun Internasional.
Secara nasional, kata dia, Kota Pariaman dipilih sebagai tuan rumah peringatan Hari Nusantara yang ke 19 yang dipusatkan di pantai Gandoria, karena memiliki keindahan alam dan sejarah perjuangan bangsa.
“Mari kita jadikan momentum hari Nusantara tahun 2019 ini sebagai langkah untuk mempertebal semangat kebinekaan, dan tetap melaksanakan pembangunan Nusantara dalam mengelola wilayah Maritim pesisir hingga perbatasan dan pulau – pulau terluar yang dalam upaya menjaga kedaulatan bangsa dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia,” ajaknya.
Lebih lanjut Hartanto menjelaskan, pemerintah memberikan perhatian besar bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir, pulau-pulau terluar dan terpencil, melalui konsep pembangunan Indonesia Centris yang bertujuan agar rakyat Indonesia yang ada di pinggiran, dikawasan perbatasan, dipulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir agar dapat merasakan hadirnya Negara, merasakan buah pembangunan dan merasakan bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
“Presiden Joko Widodo dalam sambutan pelantikanya pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan visi Indonesia tahun 2045 menjadi Negara maju, dan untuk mewujudkan hal tersebut kita harus fokus pada 2 agenda prioritas utama dari pembangunan SDM, dan Infrastruktur dalam 5 tahun kedepan 2019-2024,” terangnya.
Pembangunan SDM, tambahnya, dilakukan dengan melakukan penguatan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan , pemantapan teknologi Informasi, mendorong inofasi kreatifitas, dan yang paling penting adalah SDM siap unggul yang berhati Indonesia dan Beriologi Pancasila.
“Pemerintah juga melakukan pembangunan sarana prasarana pendidikan hingga di pulau-pulau terluar, serta mendorong Link and Manch Dunia pendidikan dengan dunia kerja. Pembangunan Infrastuktur dilanjutkan dengan menghubungkan kawasan produksi dan distribusi, dengan meningkatkan konektifitas dan akses ke kawasan wisata, kawasan industri dan kawasan produksi, dan kawasan produktif lainya termasuk centra-centra Maritim seperti pelabuhan ikan, pelabuhan konteiner maupun pelabuhan penyebrangan,” jelas Hartanto.
Struktur yang menjadi prioritas untuk dibangun, antara lain pembangunan akses pelabuhan-pelabuhan, meningkatan kualitas pemukiman nelayan, pembangunan rumah khusus dan rumah susun nelayan, serta bangunan pengaman pantai dan perluas jaringan irigasi tambak. (On)
