AMBON, MG.com – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku bersama Pemerintah Provinsi Maluku, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menggelar Rapat Pleno Evaluasi TPAKD Provinsi Maluku tahun 2019di Swissbell Hotel, Ambon, Kamis (05/12).
Kepala Kantor OJK Maluku, Bambang Hermanto kepada wartawan usai kegiatan tersebut menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan evaluasi program kerja TPAKD Provinsi Maluku selama tahun 2019. “Evaluasi program kerja ini tentunya ada penyampaian terkait realisasi program kerja dan juga kendala yang dihadapi,” kata Hermanto kepada wartawan usai kegiatan tersebut.
Dari kegiatan ini tambahnya, diharapkan ada masukan dari seluruh anggota TPAKD terhadap program kerja yang dilakukan. Diakuinya, ahun 2019 ada tiga program kerja TPAKD yaitu program inklusif keuangan yakni kegiatan untuk peningkatan Agen Laku Pandai dan Simpanan Pelajar serta program Asistensi Pendirian Jamkrida dan program pemberdayaan UMKM atau masyarakat. “Dari 3 program tersebut bisa terlaksana kecuali program Jamkrida, perlu ada pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah,” katanya.
Sebab, dari 34 provinsi di Indonesia baru sekitar 20 provinsi yang punya Jamkrida. “Kita harapkan Jamkrida uga hadir di Provinsi Maluku karena dapat menjadi lembaga yang membantu pengembangan UMKM dengan masuknya mereka dalam screen model pembiayaan sebagai perusahaan penjamin,” terang Bambang.
Dari hasil evaluasi ini, tahun 2020, bagaimana bisa mengelingkan pelaku usaha mikro dan kecil dengan pihak lembaga jasa keuangan.
Dikatakan, telah disampaikan dalam rapat pleno tersebut, ada program khusus yang menyasar pelaku-pelaku usaha mikro yang belum tersentuh lembaga jasa keuangan dengan program pembiayaan dibawah 10 juta dengan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan dengan kredit komersial. “Yang lain diharapkan juga bisa mengikis peran lintah darat dan rentenir atau apapun yang menghadirkan layanan jasa keuangan tapi bukan secara formal. Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan sumber-sumber pendanaan dari lembaga keuangan formal yang diawasi OJK,” kata Hermanto.
Sementara itu, Teguh Triyono, Kepala Tim SP, PUR, Layanan dan Administrasi KPw Bank Indonesia Provinsi Maluku menegaskan rapat pleno TPAKD merupakan sinergi antar instansi.
“Karena di sini ada OJK sebagai elit utama tugasnya sporting dari pemerintah daerah dan dari Bank Indonesia,” katanya.
Dia menambahkan jika telah disampaikan beberapa program kerja utama yang ada di TPAKD, ada program sinergitas yang sebenarnya sporting ataupun selaras dengan kegiatan itu tapi tidak dimasukkan sebagai letter lite tapi program kerjanya TPAKD serta program nyata Bank Indonesia seperti GBN, Kris, SKBNI yang baru dan program sosialisasi Bank Indonesia juga program ekspedisi di daerah 3T.
“Terkait dengan usaha masyarakat kecil, program yang selaras dengan akses percepatan keuangan daerah, ada inklusif ada edukasi literasi keuangan, kita sama dan sejalan, memang ada beda tapi bukan berarti hitam diatas putih, kita beda ini sinergi seperti tadi saya sampaikan juga terkait dengan perkembangan perekonomian daerah ini kita harus lebih menekankan hal-hal positif yang dilakukan atau dicapai walau dengan kondisi Maluku banyak keterbatasan namun apa yang bisa kita kontribusikan dari ekonomi kerakyatan salah satu titik lininya adalah partisipasi aktif seluruh stakeholder termasuk media,” jelasnya.
Sebab tambahnya, apabila media memberitakan hal yang positif maka di pasar juga akan beredar hal positif akhirnya semua optimis. (On).
