AMBON, MG.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar pertemuan bersama para kepala desa/raja pada wilayah yang terdampak bencana, untuk membicarakan percepatan penanganan bencana akibat gempa bumi yang melanda Pulau Ambon dan sekitarnya, 26 September 2019.
Tiga wilayah yang menjadi daerah terdampak gempa bumi 6,8 magnitude ini adalah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat (SBB).
Pembahasan terfokus pada penanganan pengungsi korban gempa yang hingga kini masih menempati sejumlah lokasi pengungsian.
Pertemuan digelar di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (12/10), dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang.
Plt. Sekda didampingi Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD), Farida Salampessy dan Kepala Seksi Data,Informasi BMKG Maluku, Andi Ashari, Danrem Kolonel Inf. Hartono dan Dandim Pulau Ambon, Letkol Kav Cecep Tendy Sutandi
Sejumlah desa terdampak gempa diantaranya, Desa Waai, Kailolo, Morela, Tulehu, Tengah-Tengah, Tial, Pelauw, Kabau.
Pada pertemuan itu berbagai masalah disampaikan misalnya kebutuhan air bersih dan pengadaan tenda.
Juga disampaikan masalah yang berkaitan dengan kesehatan, lantaran ada beberapa desa yang masih kurang pelayanan kesehatan di barak-barak pengungsian.
Sekda berharap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan segera disampaikan. “Jadi kalau ada apa-apa cepat koordinasi sesuai jenjangnya. Prosesnya dari dusun ke raja, dilanjutkan ke camat dan seterusnya,” jelas Sekda,
Dikatakan, berbagai informasi pasca penanganan bencana yang timbul di masyarakat sangat kompleks dan beragam.
Menurut Sekda, kondisi geografis Maluku yang rentan dengan bencana gempa bumi menjadikan masyarakat Maluku tangguh.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga harus dihadapi bersahabat dengan kondisi alam seperti ini. Dan yang terpenting harus bermuhasabah, introspeksi diri,” kata Sekda.(on)
