Diduga, Bupati SBB Dalang Pengusiran Wartawan Saat Meliput

PIRU, MG.com – Diduga kuat, aksi pengusiran sejumlah wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalis yakni meliput prosesi Pelepasan Kontingen/Kafilah MTQ Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang berlangsung di lantai III Kantor Bupati SBB di Piru, Selasa (11/06/2019), didalangi Bupati SBB, M. Yasin Payapo.

Dugaan ini mencuat setelah media menyoroti kebijakan tidak masuk akal yang ditempuh Payapo.

Awalnya, pengusiran dilakukan terhadap
wartawan media online yakni, Fitra Suneth, yang kehadirannya dilengkapi ID card dan foto copy surat tugas dari media tempat kerjanya.

Selain diusir, Fitra juga diarak paksa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dari dalam arena kegiatan yang Bupati SBB, Moh. Yasin Payapo.

“Saya sudah mengikuti kegiatan, sempat foto dan merekam. Tapi tiba-tiba ada suara bentakan dari arah Kabag Humas, Yosrph Sapasuru dengan nada tinggi suruh keluar,” tutur Fitrah.

Setelah bentakan Sapasuru, tiba-tiba seorang staf Humas mendekatinya dan menanyakan namanya.
“Ini pak Suneth ? Anda harus keluar,” kata ibu tersebut seperyi yang dikemukakan Suneth.
Pengusiran tersebut sempat dipertanyakan, namun tidak ada penjelasan dari Bagian Humas Setda SBB, selain tetap diiusirnya.

“Ibu Mece suruh keluar. Tidak lama langsung ada Satpol PP datang untuk meminta keluar. Akhirnya Saya keluar agar tidak ada keributan karena saat itu ada proses “Kalam Ilahi” atau pembacaan ayat suci al-Qur’an,” ungkap Suneth.

Tidak hanya Suneth, ternyata pengusiran juga dialami sejumlah wartawan oleh oknum Satpol PP. Wartawan dilarang meliput kehiayan yang sedang berlangsung.
Wartawan yang dilarang masuk diantaranya, Ibrahim Suneth (Harian Siwalima), Dodi Kaisupy (Online Cakra Media Group/Nurani Maluku), Leo Nirahua dan Ongen Sanyakit.
Pengusiran ini kata salah satu anggota Satpol PP merupakan perintah yang harus ditindaklanjuti.

Menyikapi hal itu, Ibrahim Suneth, mengutarakan kekecewaannya.
“Tindakan yang dilakukan Pemda SBB telah melampaui batas,” singkatnya.

Dikatakan saat ini, di kabupaten tersebut semakin marak pelarangan, pengusiran dan pelecehan terhadap wartawan yang sedang bertugas.

“Kami ingatkan kepada semua pihak terkait, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh hukum dalam hal ini UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ungkapnya. (*)

Tinggalkan Balasan