Tiga RS di Maluku Jadi Mitra SCF BPJS Kesehatan

AMBON,MG.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita mengatakan di Maluku, ada tiga Rumah Sakit (RS) yang telah memanfaatkan program Supply Chain Financing (SCF) yaitu RS Sumber Hidup, RS Bhakti Rahayu dan RS Hati Kudus Langgur.
Latumakulita menjamin semua kewajiban BPJS Kesehatan dalam membayar klaim akan dilaksanakan meski kondisi keuangan BPJS Kesehatan kurang baik.

“Jadi sekarang rumah sakit tidak perlu ragu lagi karena pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan akan membayarkan klaim sesuai dengan peraturan yang berlaku meski kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Untuk saat ini, SCF ini adalah solusi paling mudah” ungkapnya.

Afli berharap dengan adanya program SCF ini cash flow RS mitra BPJS Kesehatan tidak terganggu dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan bermutu.

Untuk diketahui, saat ini jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Maluku sebanyak 1.498.336 jiwa atau 81 persen dari total jumlah penduduk Maluku.
Ini pertanda kehadiran program JKN-KIS sejak tahun 2014 membawa dampak positf di masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Terbukti sampai dengan 1 Maret 2019 tercatat 218.132.478 jiwa penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS.

Dengan pemanfaatan yang masif dan tidak berimbangnya dengan iuran yang ada, mengakibatkan cash flow BPJS Kesehatan dalam pembayaran klaim ke mitra Rumah Sakit terhambat dan dapat mengganggu operasional Rumah Sakit.
Dalam kondisi tersebut, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan mitra perbankan membuat inovasi dengan meluncurkan program SCF.

Program SCF bagi mitra fasilitas kesehatan (faskes) BPJS Kesehatan merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan kepada faskes mitra BPJS Kesehatan untuk membantu percepatan penerimaan tagihan klaim pelayanan kesehatan melalui pengambil alihan tagihan sebelum jatuh tempo pembayaran.

Secara teknis, faskes akan mengajukan tagihan klaim dan BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi untuk memberikan persetujuan pembayaran. Setelah BPJS Kesehatan menerima tagihan dan memberikan persetujuan atas tagihan tersebut, bank dapat mencairkan pinjaman kepada faskes yang telah memenuhi syarat pengajuan klaim.

Dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018 dijelaskan bahwa BPJS Kesehatan wajib membayar denda sebesar 1 persen dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap satu bulan keterlambatan, sedangkan bunga yang bank berikan kepada faskes lebih rendah. (On)

Tinggalkan Balasan