BPK Maluku Selesai Periksa 12 LKPD

  • Whatsapp
banner 468x60

Pieris : Upaya Kongkrit Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

AMBON, MG.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku pada Semester I Tahun 2018 telah menyelesaikan  Pemeriksaan atas 12 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Wilayah Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2017. Demikian dikemukakan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin saat Rapat Kerja Daerah Komite IV DPD RI Dalam Rangka Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2018 di Maluku yang dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Negeri Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, Selasa (27/11/2018).
“Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yang dilasanakan ini dalam rangka pemberian opini,” jelas Abidin.
Menurutnya, sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1), bahwa pemberian  opini didasarkan pada empat kriteria yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
“Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2017 telah disampaikan kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah provinsi  kabupaten dan kota serta telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas bantuan  keuangan Partai Politik,” tambahnya.
Dikatakan, untuk mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada Kepala Daerah dan DPRD wajib menindaklanjuti  sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oIeh BPK,” tegas Abidin mengingatkan.
Dijelaskan, pada semester I tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Maluku telah melaksanakan pembahasan Pemantauan  Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI semester I Tahun  2018 dengan inspektorat  provinsi, kabupaten dan kota.
“Dan semester II Tahun 2018 akan dilaksanakan  sekitar bulan  Desember 2018. Dari hasil pemantauan tindaklanjut yang dilaksanakan  pada semester I tahun 2018 menunjukan bahwa capaian tindaklanjut  berdasarkan  jumlah rekomendasi yang telah sesuai sebesar 70 persen dan nilai  rekomendasi yang telah sesuai sebesar 52 persen,” jelas Abidin.
Pihaknya berharap, pemerintah  daerah harus lebih aktif dalam melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan  BPK, terlebih khusus tindaklanjut rekomendasi-rekomendasi yang mengandung unsur kerugian negara atau daerah  unsur kerugian Negara/Daerah.
“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK akan bermanfaat, jika seluruh rekomendasi dalan LHP BPK ditindaklanjuti,” katanya mengingatkan.
Sesuai UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD RI  mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan atas tindak Ianjut hasil pemeriksaan BPK.
“Dengan adanya kunjungan kerja Komite IV  DPD RI ke BPK Perwakilan Provinsi Maluku dalam rangka dengar pendapat terkait tindak Ianjut hasil pemeriksaan BPK akan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah agar lebih berkomitmen dalam menyelesaikan rekomendasi yang tertuang dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Selain itu juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah negara,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI, Jhon Pieris menjelaskan sesuai amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan mengakomodasikan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
“Asas-asas tersebut diwujudkan dalam seperangkat peraturan perundang-undangan yang efektif guna menjamin
terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Pieris.
Dengan dimanifestasikannya asas-asas tersebut tambah Pieris, dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara maka selain terpenuhinya reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus untuk memperkokoh pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dilakukannya pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” jelasnya.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. DPD RI dalam hal ini
memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU APBN dan atas tindak lanjuthasil pemeriksaan BPK. (on)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60