Pemkab Buru Deklarasikan SRA

NAMLEA, MG.com – Didasarkan pada substansi, hak anak dikelompokkan dalam lima kluster yang tercantum pada pemenuhan konvensi hak-hak anak yakni
Hak Sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan aternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfatan waktu luang dan giat seni budaya serta perlindungan khusus. Hal ini dikemukakan Bupati Buru, Ramly Umasugy dalam sambutan tertulisnya pada Sosialisasi dan Deklarasi Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dibacakan Asisten I Setda Buru, Ir. Misry Bugis, Senin, (26/11/2018) di aula Kantor Bupati Buru.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA),” jelasnya.
Bupati menjelaskan, kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.
“Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindaklanjut komitmen dunia melalui World for Children dimana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya,” jelasnya.
Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan visi dan misi dalam tahapan pembentukan sekolah ramah anak, guna menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi. “Terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak,” tegas Umasugy.
Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buru, Uklaila Sulaiman dan Keoala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru, Ridwan Tukuboya, serta kepala sekolah SD, SMP dan SMA. (an)

Tinggalkan Balasan