Tertibkan LJK, OJK Terbitkan LPOJK 13 tahun 2018

  • Whatsapp
banner 468x60

AMBON, MG. com – Untuk menertibkan, mengatur dan mendata lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK yang dikenal dengan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tanggal 16 Agustus 2018.
POJK nomor 13 ini mengatur inovasi keuangan guna melengkapi POJK 77/2016. Demikian disampaikan Meganingsi Advisor Group Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro di Kantor OJK Pusat saat Media Gathering di The Natsepa Hotel, Jumat (23/11/2018).
Menurutnya, latar belakang dibuatnya POJK nomor 13 tahun 2018 adalah untuk menginovasi dengan dua point yakni positif dan negatif.
“Untuk point positif yakni efisiensi dan keterjangkauan sedangkan sisi negatifnya adalah efek disrupsi dan ketidakstabilan sektor keuangan,” katanya.
Efek negatif tambahnya harus diminimalisir agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya tanpa menghambat inovasi.
Tujuan dikeluarkan POJK Nomor 13 tersebut untuk mendukung pengembangan IKD yang bertanggungjawab, lakukan pemantauan IKD yang efektif dan mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan.
“Pencatatan POJK Nomor 13 dengan detil pencatatan yakni membentuk bahan hukum penyelenggara yakni lembaga jasa keuangan dan pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan,” tambahnya.
Total IKD yang telah mengajukan permohonqn pencatatan 35.
Untuk kelengkapan dokumen pencatatan, diperlukan formulir permohonan pencatatan, salinan akta pendirian badan hukum penyelenggara beserta identitas kelengkapan data pengurus.
“Juga harus ada penjelasan singkat mengenai produk, data dan informasi lainnya terkait IKD, rencana bisnis serta surat tanda terdaftar dari asosiasi,” jelas Meganingsi.
Untuk diketahui, jumlah permohonan pencatatan bulanan yakni pada bulan September ada enam, Oktober 14 dan November 14 lembaga yang bisa kerjasama melalui Lembaga Jasa Keuangan yang diberi izin oleh OJK.
Sedangkan untuk IKD yang tidak tercatat, terdaftar atau berizin di OJK atau otoritas lain ada sekitar 20.
Persyaratan lain, penyelenggara harus menjadi anggota dari asosiasi yang diakui OJK. (on)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60