BPSKL Gelar Seminar Nasional Perhutanan Sosial dan Rempah-Rempah

AMBON, MG.com – Kondisi rempah Indonesia saat ini menunjukan trend penurunan ekspor (sesuai data BPS tahun 2017), akibat kebijakan yang dilakukan pemerintah hingga tekanan pihak swasta di pasaran.

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Maluku Papua, berupaya mengembalikan kejayaan rempah-rempah Maluku, dengan mengelar seminar nasional.

Seminar nasional ini mengusung tema, Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Rempah-Rempah Berbasis Perhutanan Sosial (PS).

Seminar Nasional ini akan berlangsung di The Natsepa Hotel mulai 9-10 November 2018.

“Kita berharap, seminar ini dapat memberikan informasi terkini mengenai kegiatan PS di Indonesia secara umum dan Maluku secara khusus, sekaligus untuk bisa menghasilkan beberapa rekomendasi terkait rempah-rempah di Maluku,” kata Yusuf Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua, kepada wartawan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Rabu (7/11/2018).

Yusup menjelaskan,  tema kearifan lokal yang diangkat yakni cengkeh dan pala menjadi isu sentral lantaran cengkeh dan pala ini memiliki kualitas yang tinggi dan cukup dominan menjadikan Maluku sebagai Motherland of spices atau tanah air rempah-rempah..

“Tujuan seminar ini untuk, mensosialisaiskan kegiatan Perhutanan Sosial (PS) dan perkembangannya bagi pemangku kepentingan di Maluku, sebagai wadah penentuan persepsi setiap pemangku kepentingan terhadap proses dan kegiatan PS di Maluku, dan upaya mengembalikan kejayaan rempah-rempah di Maluku,” jelas Yusup.

Melalui seminar ini juga diharapkan dapat diperoleh inovasi produk olahan rempah yang terintegrasi dengan kegiatan PS serta kepastian peran dari pentahelix dalam mereformulasi dan mengimplementasikan program PS untuk mendukung pengembangan rempah di Maluku.

Srmentara itu, Wakil Ketua Penyelenggara Seminar, Prof. Agus Kastanya menjelaskan, pembangunan Indonesia saat ini dilakukan mulai dari pingiran yang didefinisikan Kementerian LHK salah satunya lewat program perhutanan sosial.

Negara katanya harus hadir untuk melindu­ngi segenap bangsa dan mem­berikan rasa aman kepada selu­ruh masyarakat. Juga meningkat­kan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengerakan sektor strategis.

“Pada intinya, mensejahterakan masyarakat Indonesia ini bukan tanpa tantangan. Jauhnya masyarakat dari akses infrastuktur menjadi salah satu kendala terlaksanakanya verifikasi kelompok masyarakat,” terang pakar lingkungan Universitas Pattimura ini.

Hal ini tambahnya sering kali menjadi pemicuh lambatnya sosialisasi program ini, sehingga se1mua pihak harus dilibatkan termasuk masyarakat.

Implementasi program PS merupakan, bagian dari program Nawacita pemerintah saat ini dengan target mensejahterakan masyarakat termasuk di Maluku. (on)

 

Tinggalkan Balasan