PT BPS Curhat, Ketua DPRD Bimbang

Namlea, MG.com – Sikap Pemerintah Kabupaten Buru yang tidak mengeksekusi rekomendasi DPRD Buru terkait permasalahan Gunung Botak menyebabkan kegalauan  Ketua DPRD Buru, Ikhsan Tinggapi saat akan membuat rekomendasi usai rapat kerja pimpinan dan anggota DRRD Buru beserta managemen  PT BPS, PT PIP, PT SSS dan PT CCP, terkait operasinal  pengolahan tambang di Gunung Botak.

Menurutnya, DPRD Buru akan mengeluarkan rekomendasi dengan ketegasan tapi persoalannya ada di Pemkab Buru.

“Masalahnya, apakah rekomendasi ini dieksekusi Pemda atau tidak sebab beberapa kali DPRD Buru mengeluarkan rekomendasi tapi tidak memperoleh tanggapan positif dari Pemda Buru, tapi kami tetap msngeluarkan rekomendasi sesuai kesepakatan dalam rapat ini,” tandasnya.

Rapat tersebut digelar pada Rabu (03/10/2018) bertempat di Gedung Bupolo II  lantai II Kantor DPRD Buru.

Rapat tersebut dihadiri Asisten I Setda Buru Ir. Masri,

Asisten 3 Setda Buru, Drs. Mansur Mamulati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buru, Raja Kaiyeli Fandi Wael, perwakilan

dari IMM dan GMNI, perwakilan pemilik lahan, tokoh adat, Manajer PT BPS  Bambang Riyadi, perwakilan  PT PIP, Dominius.

Pada rapat tersebut, Manager PT BPS, Bambang Riyadi sempat curhat terkait kondisi Gunung Botak saat ini.

Namun dirinya, memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada anggota DRPD yang memediasi dan merespon kegiatan tersebut.

“Intinya perusahaan siap bekerja sama dengan semua pihak sesuai ijin yang dimiliki serta berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Maluku. Perlu kami sampaikan bahwa hingga detik ini  PT BPS tidak pernah bekerja di areal Gunung Botak,” tegasnya.

Menurutnya, PT BPS  hadir di Buru dengan niat baik dan terbuka dengan pihak manapun untuk bekerjasama.

Saat itu Riyadi juga mengklarifikasi persoalan pengangkatan sedimen di Sungai Anahoni.

“Terkait pengambilan sedimen di daerah Sungai Anahoni bukan kami saja yang mengangkat hanya saja cuma kami yang tidak menggunakan dana pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, kata Riyadi,  PT BPS tidak pernah menggunakn metode sianida dan merkuri.

Apalagi telah enam (6) bulan PT BPS tidak mengangkat sedimen di Sungai Anahoni sebab kawasan itu telah dikuasai masyarakat dan penambang ilegal.

Untuk itu pihaknya seluruh pihak untuk mendatangi lokasi kerja PT BPS guna melihat proses pengangkatan  sedimen.

Sementara itu, perwakilan PT CCP mwnegaskan pihaknya memiliki izin lakukan normalisasi Sungai Anahoni dan bukan di Gunung Botak.

“PT CCP yang mengangkut sedimen sedangkan PT PIP yang mengolah. PT PIP mengantongi izin lengkap untuk pengolahan sedimen,” jelasnya.

Sementara itu, ahli kimia dari Universitas Iqra Buru, Dr. Sehu menegaskan lingkungan dan muara diatur dengan UU untuk itu dibutuhkan penjelasan dari perusahaan terkait.

“Perusahaan harus menjelaskan tentang kepemelikan amdal karena perusahaan yang bergerak dibidang  pertambangan harus kantongi amdal,” tegasnya.

Sehu juga menegaskan bahwa metode penggunaan Jinjang karena lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sianida dan merkuri harus disertai dokumen lengkap.  (On)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan