AMBON, MG.com – Sudah saatnya SLB ABC Leleani Ambon dialihkan statusnya menjadi sekolah negeri agar peserta didik bisa mengikuti proses belajar mengajar secara maksimal.
Pasalnya, hingga saat ini sekolah tersebut belum memiliki gedung representatif sehingga 103 siswa berkebutuhan khusus tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik.
Selain gedung sekolah, lembaga pendidikan yang berada dibawa naungan Yayasan Leleani ini juga sangat kekurangan tenaga pengajar.
Hal ini terungkap setelah kehadiran anggota DPRD Maluku, Yustina Renyaan di sekolah tersebut dalam rangka memberijan materi pada kegiatan ‘Workshop Persiapan Penerapan SMAB oleh Stskeholder Pendidikan dan Kebencanaan’ di sekolah tersebut, Selasa, (14/7/2018).
“Kondisi sekolah yang sangat terbatas menyebabkan sebagian anak tidak masuk sekolah,” katanya kepada wartawan usai kegiatan tersebut.
Srikandi Partai NasDem yang dipercayakan berada di Komisi D tersebut merasa terpanggil untuk menyuarakan hal ini.
“Gedung yang saat ini digunakan untuk proses belajar mengajar merupakan rumah tinggal yang disewa dan tidak cukup besar untuk dijadikan tempat belajar mengajar, apalagi ini sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus,” tandasnya.
Selain gedung sekolah, tenaga pengajar di SLB ABC Leleani I Ambon masih sangat kurang. Sekolah ini hanya memiliki 14 guru dengan rincian 6 guru PNS dan 8 guru honor yang harus mengajar 103 siswa berkebutuhan khusus.
“Idealnya, untuk mengajar siswa berkebutuhan khusus dibutuhkan tenaga kependidikan yang seimbang bila perlu satu siswa satu guru, karena mengajar siswa ini berdasarkan ketunaan mereka,” jelasnya.
Renyaan menilai, salah satu cara terbaik membenahi sekolah ini adalah mengalihstatuskan sekolah ini dari swasta menjadi sekolah negeri.
Untuk itu, pihaknya telah mengkomunikasikan kemungkinan pengalihan status ini dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. “Kami mencoba untuk mengkomunikasikan hal ini dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan ada sinyal baik, namun kami masih harus mengkomunikasikan juga dengan Yayasan Leleani. Khusus untuk para guru mereka menerima usulan kami,” jelasnya.
Selama ini, operasional sekolah ini hanya berharap dari Kementerian Pendidikan Nasional karena keterbatasan APBD Maluku. (0n)
