Diduga, Dàna Desa Negeri Rohomoni Disalahgunakan

AMBON, MenaraGlobal.com-Diduga kuat, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tenggah tahun anggaran 2016-2017 diduga disalahgunakan oleh Penjabat  Negeri Rohomoni.

Dugaan penyalagunaan dana ratusan juta dana desa dan ADD terkuak setelah para pemuda dàn sejumlah tokoh màsyarakat Negeri Rohomoni melakukan investigasi dan survey  sejumlah kegiatan, yang berkàitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Hasilnya, ditemukan kegiatan di lapangan tidak sesuai progres dan ketersediaan dana yang telah dialokasikan dalam rencana kegiatan.

Selain itu ditemukan program fiktif senilai jutaan rupiah sehingga masyarakat dirugikan dengan ulah sang penjabat.

Kepala pemuda Negeri Rohomoni, Mun Sangaďji di Ambon, Senin (4/6/2018) mengungkapkan, DD dan ADD Negeri Rohomoni tahun 2016-2017 sebesar Rp.1.347.779.888,00.

Dari dana tersebut sebanyak Rp.435.491.000,00 dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat.

“Pelaksanaan dana desa tahun 2016-2017 di Negeri Rohomoni ditemukan banyak penyimpangan terutama untuk pemberdayaan kelompok  tani dalam pengelolaan usaha tani hortikultura dan palawija,” jelasnya.

Bebeberapa program kegiatan yang pelaksanàanya menyimpang dari rencana kegiatan yakni bantuan bahan pagar untuk 17 kelompok tàni seluas 4,25 hektar denga nilai anggaran Rp.66.725.000,00 dan kegiatan pembukaan lahan pertanian seluas 3,9 hektar dengan nilai anggara n sebesar Rp.86.371.000,00.

“Kami pemuda Negeri Rohomoni telah melakukan survey dan investigasi terhadap kegiatan yang menggunakan dana desa. Kita temukan sejumlah item kegiatan yang menyimpang dari perencanaan padahal  anggarannya mencapai ratusan juta rupiah,” beber Sangadji.

Dijelaskan, sangat tidak masuk akal, pembukaan lahan pertaninan yang hanya ditanaman palawija seperti singkong dapat menghabiskan anggaran hingga Rp 86.371.000,00.

“Kita temukan ada penyimpangan anggaran yang sangat besar dan juga lahan yang digunakan usaha pertanian yang tidak mencapai 3,9 hektar,” jelasnya.

Selain itu juga ditemukan, lahan pertanian hanya dikelola oleh penjabat dan stafnya dan 17 kelompok tani yang dimasukan dalam rencana kerja hanya akal-akalan untuk menggerus dana desa.

Ia juga mengungkapkan, ada program fiktif yakni  pembangunan MCK untuk petani di lahan pertanian senilai Rp.7.179.000,00.

Tapi setelah ditelusuri ternyata  tidak pernah ada pembangunan MCK.

“Ini sebuah kejahatan besar yang dilakukan penjabat untuk mengambil keuntungan dan memperkaya diri. Kami pemuda sebagai garda terdepan Negeri Rohomoni akan kawal kasus untuk diusut tuntas,” tegas Sangadji.

Ia juga meminta kepada Bupati Maluku Tenggah segera mengevaluasi penjabat Kepala Desa Rohomoni mengingat yang bersangkutan tidak becus dalam menjalanlan tugas dan kinerjanya meresahkan masyarakat terutama dalam pengelolaan dana untuk kepentingan masyarakat dan Negeri Rohomoni.

Dikatakan, pemerintah mengucurkan DD dan ADD untuk mengangkat harkat dan derajat rakyat, namun yang terjadi dana-dana desa disalahgunakan dan berpotensi korupsi oleh pimpinan di desa dan negeri, sehingga kasus penyalagunaan dana desa di Negeri Rohomoni harus diusut aparat penegak hukum.

Sementara itu, Penjabat Kepala Negeri Rohomoni, Pattihena Sangadji belum berhasil dikonfirmasi lantaran nomor ponselnya tidak aktif. (on)

Tinggalkan Balasan