DAK Afirmasi Prioritas Korban Penggusuran Desa Tiakur

AMBON,MenaraGlobal.com.- Kabupaten Maluku Barat Daya

(MBD) tahun 2017 menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dari Pemerintah Pusat Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yakni pembangunan 130 unit rumah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30 juta, per rumah.

Bantuan ini ditujukan bagi daerah perbatasan, terluar, dan tertinggal.

“Pemkab MBD memutuskan untuk memberikan kepada masyarakat di Pulau Moa yang memiliki sembilan desa dan yang terpilih adalah  Kelurahan Tiakur,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Rein Kainama kepada wartawan di Ambon, Rabu (24/5/2018).

Menurutnya, tahun 2017 lalu sempat terjadi penggusuran barak di Kota Tiakur, lantaran lahannya harus dijadikan sebagai perumahan dinas.

“Akibat penggusuran tersebut berdampak bagi ASN dan juga pegawai kontrak ini yang

dasar pemberian bantuan itu  kemudian seauai dengan Juknis Nomor 33/PRT/M/2016 tentang pedoman teknis penyelenggara DAK bidang Infrastruktur maka ditetapkan kriteria misalnya pendapatan harus dibawah UMP provinsi, kedua mereka memiliki lahan untuk membangun rumah, juga harus  swadaya, dengan kriteria ini otomatis mereka punya niat untuk membangun,” jelas Kainama lagi.

Terkait dengan penerima bantuan ada yang belun menikah, Kainama menjelaskan,  penggusuran yang dilakukan tidak pandang bulu, semua kena. mau berkeluarga atau tidak.

“Mereka adalah anak MBD, bekerja di MBD dan menetap di MBD, kita prioritaskan pegawai kontrak,” tambah Kainama.

soal jumlah katanya lagi, hanya sekitar 26 orang yang belum berkeluarga atau 20 persen dari total penerima.

Kainama juga menjelaskan tentang dugaan ada rumah yang diberikan itu telah berpindah tangan alias dijual.

“Ini jarang terjadi dari hasil verifikasi, ternyata ada penerima bantuan yang sudah berpindah ke Papua sehingga memberikan rumah tersebut kepada keluarganya,” terang Kainama.

Harus diketahui bahwa, perumahan tersebut selesai dibangun pada Dedenber 2017, telah dihibahkan kepada penerima.

“Dengan demikian bukan lagi kewenangan Pemkab MBD atas rumah tersebut,” tegasnya.

Kainama mengakui, masih banyak rumah di Kabupaten MBD yang tidak layak huni belum terjangkau dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sehingga perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah dan kabupaten guna mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut.

Diharapkan Tahun 2018, Kabupeten MBD bisa memperoleh sukses memperoleh DAK untuk peningjaran kualitas perumahan yang dibiayai pempus.(on)

 

 

 

Tinggalkan Balasan