BPJS Kesehatan Bakal Advokasi dan Rekonsiliasi Pengusaha

AMBON, MenaraGlobal. com – BPJS Kesehatan bakal lakukan advokasi dan rekonsiliasi agar pengusaha mendaftarkan seluruh pekerja berdasarkan nama dan tempat tinggal atau by name by address.

Hal ini dikemukakan Kepala BPJS Kesehatan Maluku, Alfiana Latumakulita pada kegiatan  “Bacarita pekerja/Buruh di Maluku” memperingati  May Day Tahun 2018 yang digelar di Neo Cafe Ambon, Senin (07/05/2018).

Menurutnya, jika  pekerja tidak aktif lagi atau dirumahkan, maka badan usaha wajib menyampaikan laporan ke BPJS agar database dapat disesuaikan.

Dikatakan, BPJS Kesehatan memprediksi sekitar 5800 karyawan di Maluku dari 845 badan usaha belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan Ambon.

“Dari total 5005 Badan Usaha di Maluku dengan total jumlah peserta BPJS Kesehatan sebanyak 17.584 peserta. dan badan usaha yang belum melakukan registrasi dirinya dan pekerjanya sebanyak 845 badan usaha. Sehingga diprediksi sekitar 5800 karyawan di maluku belum terdaftar di BPJS Kesehatan,” ungkap Latumakulita.

Dijelaskan, BPJS Kesehatan telah melakukukan tupoksinya bersasarkan regulasi pekerja, telah berjalan sejak tahun 2014 lalu, dan badan usaha wajib mendaftar diri dan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menyikapi banyaknya pekerja yang tidak didaftarkan sebagai peserta  BPJS Kesehatan, Latumakulita menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melihat secara langsung apakah benar seluruh peserta telah didaftarkan oleh perusahan tempatnya bekerja, karena terkadang badan usaha hanya mendaftarkan beberapa pesertanya saja untuk mendapatkan ijin usaha dari pemerintah.

“Kita di BPJS tidak memiliki kewenangan untuk melihat apakah benar peserta BPJS yang didaftarkan sama dengan total pekerja yang ada pada badan usaha dimaksud, akan tetapi kami akan melakukan kroscek kembali, jika ada ditemui laporan tidak sesuai dengan kenyataannya, akan kami croscek kembali. Tetapi dalam protap, kami layangkan teguran hingga  tiga kali, selebihnya akan dikembalikan ke lembaga yang berwenang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja,” jelasny_a. (On)

Tinggalkan Balasan