JP : Regulasi Harus Dirombak, Alokasikan Rp 500 juta dari Dana Desa Untuk Kesehatan dan Pendidikan
AMBON, MenaraGlobal.com- Rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan di beberapa daerah di Maluku sangat memprihatinkan apalagi di daerah pegunungan dan daerah terpencil mengulik keprihatinan Jhon Pieris anggota DPD asal Maluku.
Keprihatinan ini muncul setelah JP lakukan kunjungan ke Pulau Buru dan Maluku Tengah beberapa akhir April lalu menemukan banyak masalah seputar ketertinggalan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
Untuk itu, JP akan membicarakan persoalan ini dengan Kementerian Keuangan dana desa yang pada tahun ini mengalami peningkatan mencapai Rp 1,2 miliar hingga Rp 1,5 miliar per tahun per desa harus dialokasikan Rp 500 juta untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Regulasi harus dirombak total, sebab jika diharapkan dari Pemkab tidak bisa jalan, Rp 500 juta tersebut dibagi dua untuk pendidikan Rp 250 juta dan Kesehatan Rp 250 juta. Dana ini digunakan untuk bayar dokter, tenaga kesehatan lain, juga beli obat,juga menediakan sarana prasarana pendidikan,” kata JP kepada wartawan di Ambon, Selasa (01/05/2018).
JP juga menjelaskan di Negeri Hatu Kecamatan Tihoru ditemui sekolah dasar yang tidak memiliki papan tulis sehingga dirinya harus membeli papan tulis lengkap dengan spidol dan penghapus papan karena guru selalu menulis di lantai.
“Saya membeli seluruh perlengkapan tersebut dan meminta guru agar menyuruh siswa kelas enam untuk mengangkat papan tulis tersebut ke atas karena jalan menuju lokasi tersebut menanjak cukup tinggi, kejadian ini terjadi di Desa Hatu Kecamatan Tihoru Kabupaten Maluku Tengah,” terangnya.
Sedangkan untuk SMA Negeri 2 Tehoru, Pieris menyumg mesin genset ka[astas 2 kilo, sebab laboratorium tidak bisa digunakan jika tidak menggunakan aliran listrik.
“Bagaimana laboratorium mau digunakan sementara aliran listrik tidak ada, dirinya juga membagikan eberapa mikroskop untuk menunjang fungsi laboratorium di beberapa SMA di Pulau Seram dan Buru.
Selain itu di kawasan Waigeren Kabupaten Buru, ada SD negeri yang hanya memiliki dua ruang belajar, siswa kelas satu dan dua ditempatkan pada satu kelas, kelas tiga dan empat juga satu kelas dan kelas lima dan enam digabungkan di perpustakaan.
“Pengaturan tersebut terpaksa dilakukan namun akibatnya, materi atau kurikulum untuk siswa kelas dua dipaksakan untuk siswa kelas satu demikian juga dengan siswa kelas tiga, empat dan lima serta enam. Belum lagi para siswa tersebut berdesak-desakan sebab kursi dalam kelas hanya tiga, satu kursi untuk dua siswa, lainnya duduk di lantai,” katanya.
Kondisi ini tambah Pieris adalah fakta disaksikan olehnya. Pieris menanyakan keberpihakan Pemerintah Kabupaten untuk dunia pendidikan.
“Dimana tanggungjawab pemerintah ? padahal anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD dialokasikan ke pendidikan. Pemkab harus memperhatikan hal ini, yang saya ngomong ini tidak salah, ini fakta di lapangan. Jangan anggota dewan itu bicara samar-samar ini fakta,” tandasnya.
Selain itu, JP menyayangkan keberadaan guru di kawasan tersebut yang hanya dua orang PNS dan sisanya guru honor.
Dirinya juga menemui dua guru Garis Depan dari Pulau Jawa, yang mengajar di kawasan Wageren. Untuk mengambil honornya, para guru itu harus turun ke Kota Namlea dengan menyewa mobil Ranger patungan dengan warga sekitar.
“Mereka patungan satu orang Rp 250 ribu untuk pergi berarti Rp 500 ribu untuk pulang pergi, masih lumayan karena honor atau gaji mereka dibayar Pemerintah Pusat langsung ke rekening sekolah, namun bagaimana dengan guru PNS atau honor ?” tanyanya.
JP menilai, Pemkab tidak memiliki sains of crisis, padahal semua pihak harus menghaadapi krisis ini dengan bijak sehingga ada kebijakan pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan di daerah terpencil.
Sementara untuk kesehatan, ada hal mengejutkan yang ditemui di daerah Danau Rana dan sekitarnya.
Puskesmas Pembantu (Pustu) yang seharusnya ada di desa ternyata kondisinya sangat memprihatinkan karena kondisinya lebih mirip kandang binatang.
“Ada salah satu Pustu di kawasan Waigeren, berdinding papan, berlantai tanah dan tidak memiliki plafon terletak di pusat negeri, yang sudah ditempati ayam dan babi. Dalam pandangan saya, bangunan ini tidak layak dijadikan Pustu, apalagi tidak ada tenaga kesehatan misalnya, bidan, manteri ataupun dokter, bagaimana manteri atau dokter mau datang dan tinggal ?” katanya. (On)
