Kapal Tak Mampu Dioperasikan, Subsidi Terancam Dicabut

AMBON,MenaraGlobal. Com – Kementerian Perhubungan RI bakal mencabut subsidi yang diberikan ke kapal penyeberangan jika BUMD yng dipercayakan mengelolanya tidak mampu bertindak profesional.

“BUMD hanya mengelolanya saja, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang membiayainya, mulai dari biaya pengoperasian, perawatan hingga seragam ABK semuanya disubsidi,” kata Kepala Balai PengelolaTransportasi Darat Wilayah XXIII-Provinsi Maluku, Herman Armanda kepada wartawan diruang kerjanya, Rabu (02/05/2018).

Misalnya, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Marsela yang dikelola BUMD Kalwedo, setiap tahun disubsidi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai PengelolaTransportasi Darat Wilayah XXIII-Provinsi Maluku.

Namun sayangnya dengan dana subsidi yang besar, lantas KMP Marsela tidak beroperasi untuk melayani masyarakat tujuan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

“Enak mereka, dikasi uang, dikasi perlengkapan pakaian, dan pemeliharaannya juga ditanggung semua oleh BPTD Maluku,” kata Herman.

Di Maluku saat ini, terdapat sepuluh kapal perintis, semuanya setiap tahun diberikan subsidi. dan wilayah Maluku adalah penerima subsidi terbesar kedua setwlah PTSDP sebesar Rp 60 Miliar.

Jika memang dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat MBD tentang tidak beroperasinya KMP Marsela, tentu akan dievaluasi oleh BPTD Maluku.

Karena tambahnya, seluruh kapal yang beroperasi harus memiliki bukti tanda tangan dari KSOP dan Dinas Perhubungan yang disinggahi oleh kapal perintis di wilayahnya. hanya untuk memastikan KMP itu benar berfungsi atau justru sudah karam di lautan.

Jika ketahuan mendapatkan subsidi tetapi tidak melayani masyarakat, konsekuensinya adalah subsidiya dihentikan dan dikembalikan kepada negara.

Herman menegaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama seluruh kepala dinas Perhubungan dan pimpinan BUMD pada sebelas Kabupaten kota di Maluku, untuk bersama membahas hal tersebut.

“Bilamana ada kapal penyeberang di daerah yang tidak melayani masyarakat, harus diberikan teguran oleh kepala dinas. meskipun memang kewenangan itu ada pada pimpinan daerahnya. tetapi pelayanan kepada masyarakat yang harus diprioritaskan,” tegas Herman lagi (on)

 

Tinggalkan Balasan