Muara Inflasi, Kesejahteraan Masyarakat

ORA-Maluku Tengah, MenaraGlobal.com- Inflasi sangat berpengaruh pada sistem perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sebab inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan berbagai faktor.

Ada tiga hal penting saat inflasi, yakni kepastian bagi dunia usaha sebab jika harga stabil maka perencanaannya lebih mudah.

“Jika terjadi perubahan harga maka akan mempengaruhi perencanaan awal sebab harus dihitung kembali apa yang telah direncanakan,” kata Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Maluku, Andy Setyo Biwado saat dalam paparannya pada pelatihan wartawan Provinsi Maluku tahun 2018 yang difasilitasi KPw Bank Indonesia Provinsi Maluku di Ora Beach-Maluku Tengah, Kamis (19/4/2018).

Selain kepastian bagi dunia usaha, inflasi juga mengancam daya beli masyarakat, sebab daya beli masyarakat terancam turun jika terjadi peningkatan harga, serta menjaga daya saing negara.

“Menjaga daya saing negara berkaitan dengan eksport negara, jika harga ekspor misalnya ikan mengalami kenaikan harga jjual maka negara calon pembeli akan mencari negara lain untuk membeli ikan dengan harga lebih rendah,” kata Biwado memberi contoh, seraya menambahkan jika inflasi bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Biwado juga menjelaskan jika Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menghitung inflasi, melalui survey biaya hidup (SBH). “BPS menghitung inflasi setiap 5 tahun sekali melalui SBH dan masih seputar biaya konsumtif misalnya, ikan, sayur dan bumbu-bumbuan,” katanya lagi.

Di Maluku hanya dua kota yang dihitung inflasinya yakni Kota Ambon dan Kota Tual.

Kota Tual merupakan kota dengan inflasi tertinggi di Indonesia, walaupun penilaian ini sering dikomplain warga Kota Tual. “BPS menghitung SBH tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, misalnya soal konsumsi ikan ekor kuning yang disurvey ternyata kurang dimiinati masyarakat Kota Tual,” kata Biwado.

Biwado menjelaskan, salah satu penyebab inflasi di Maluku adalah penggunaan standar ukuran yang belum pasti oleh pedagang. “Misalnya, pedagang masih mengandalkan penjualan dengan ukuran tumpukan atau kaleng (cupa), sementara BPS menggunakan sistem ukuran standar yakni kilogram,” kata Biwado.

Untuk itu pada tahun 2018, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan mensosialisasikan standar ukuran dari kebiasaan pedagang mengandalkan tumpukan atau cupa dengan sistem timbangan atau kilogram. “Bukan hanya untuk ikan namun juga sayuran dan jenis bumbu-bumbuan,” terangnya. (DD)

 

Tinggalkan Balasan