Data SuSENAS 2017, Maluku Alami Peningkatan

AMBON, MenaraGlobal.COM – Data statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Maluku Tahun 2017 sesuai hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (suSENAS) tahun 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan kondisi perumahan di Maluku untuk status kepemilikan rumah yang ditempati milik sendiri sebanyak 80,15 persen, yang beratap seng sebanyak 86, 10 persen, berdinding tembok 75, 90 persen, berlantai semen 52,12 persen.

Untuk penggunaan penerangan PLN sebanyak 83,36 persen dan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah sebanyak 61,55 persen.

Data tersebut menunjukan peningkatan yang baik bila dibandingkan dengan hasil SuSENAS tahun 2015.

“Namun perlu disadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bersama guna mencapai target Sustainable Development Goals (SDG’s) 100-o-100, yaitu pencapaian air bersih hingga 100 persen di masyarakat, penurunan permukiman kumuh hingga 0 persen dan peningkatan sanitasi masyarakat hingga 100 persen,” demikian dikemukakan Staf Ahli Gubernur Maluku, Halim Daties, saat membacakan sambutan Plt. Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat kegiatan Bimbingan dan Kosultasi Hukum Bidang Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diselenggarakan di Amaris Hotel, Selasa (27/3/2018).

Namun tambah Daties, pertanyaan sederhananya, bagaimana strategi percepatan yang mesti diambil agar pensentase data tersebut bisa  ditekan sebanyak mungkin dan dilaksanakan dalam waktu yang secepatnya.

“Pertanyaan sederhana itu, menjadi catatan kritis sebab kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan Negara dan masyarakat kepada kita semua, mesti dijawab dengan bekerja keras, bergerak capat dan bertindak tepat yang merupakan trilogy ke-PU-an disertai dengan dedikasi loyalitas dan akuntabilitas yang tinggi,” terangnya.

Untuk mencapai pembangunan kedepan yang berkelanjutan diperlukan sinergitas antar semua stakeholder terutama antar pemerintah baik pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan kedepan tidak lagi terkotak-kotak, menghindari ego sektoral maupun ego vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan perencanaan disusun dengan saling mendukung dan melengkapi sesuai kebutuhan dengan kewenangannya masing-masing.

“Dalam rangka pembinaan hukum di bidang perumahan sebagaimana di amanatkan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Advokasi Hukum di Lingkungan, Kementerian PUPR maka, saya mengajak kita semua untuk duduk bersama, berdiskusi, bersinergi dan menjalin kebersamaan dalam menghasilkan tujuan yakni memahami dan menambah wawasan tentang hukum bagi para pelaksana kebijakan sebagai upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan Perumahan,” harapnya.

Kegiatan ini diikuti perwakilan dari provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku serta Maluku Utara.  (DD)

 

Tinggalkan Balasan