Menag: Jangan Manipulasi Agama untuk Kepentingan Politik

AMBON, MenaraGlobal.COM- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan, bahwa jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), jangan sampai agama dimanipulasi untuk kepentingan politik.

“Hindari politisasi atau jangan mempolitisasi agama,  maksudnya jangan menggunakan agama secara formal atau secara institusional, termasuk diperalat, bahkan dimanipulasi serta dieksploitasi hanya untuk kepentingan politik pragmatis semata. Ini yang tidak boleh,” tandas Menag.

Pernyataan ini disampaikan Menag Lukman Saifuddin saat Rapat Kerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Maluku tahun 2018, dan Silaturahmi Pimpinan Lembaga Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, di Kota Ambon, Senin (5/3).

Sebagai contoh politisi agama tersebut, Menag menyebutkan, selaku politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, di rumah ibadah tokoh tertentu menyerukan, ‘mari ibu bapak sekalian kita jadikan rumah ibadah ini hanya untuk pendukung pasangan calon kita saja.’

Ini disebut Menag sebagai contoh manipulasi, karena rumah ibadah untuk semua umat, rumah ibadah, mesjid atau gereja bukan hanya digunakan peribadatan untuk  pendukung pasangan tertentu saja. Atau digunakan untuk partai tertentu saja.

“Ini yang namanya eksploitasi agama. Termasuk misalnya khotbah Jumat atau acara keagamaan Misa dan lain-lain, lalu kemudian ada yang mengatakan mari kita dukung partai A kita tidak dukung partai B. Itu politik praktis pragmatis dan ini juga yang disebut politisasi agama,” terangnya.

Menag merasa perlu menyampaikan hal ini, karena menurut dia, jangan sampai timbul di masyarakat seakan-akan agama mau dipisahkan dari politik.

“Bukan maksudnya pisahkan agama dari politik. Yang dipisahkan itu adalah manipulasi dan ekploitasinya, tapi nilai-nilai esensial atau substansial, termasuk nilai-nilai universal agama, justeru harus menjadi pedoman dasar dan  acuan kita dalam berbagai macam aktivitas kita dalam sebuah bangsa yang religius, apalagi aktivitas politik,” paparnya.

Lantaran itu, Menag mengajak semua pihak untuk menyamakan persepsi di tengah-tengah masyarakat.

Selain menjaga nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai agama juga mampu untuk menjalin, merajut, merangkai keanekaragaman yang beragam ini sehingga tetap menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pelaksana (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menyampaikan kepada Menag, bahwa pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar Pilkada di Maluku bisa berjalan aman, damai dan sejahtera.

Sahuburua katakan, tahun ini adalah tahun politik. Ada 17 provinsi di tanah air yang akan menggelar Pilkada, dengan 115 kabupaten dan 39 kota, yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Maluku sendiri, disebutnya, akan menggelar Pilkada di 2 kabupaten kota yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, serta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Maluku.

“Untuk Pilgub, di Maluku ada tiga (3) pasangan yang akan berkompetisi. Mudah-mudahan dari ketiga pasangan ini akan terpilih pemimpin yang baik untuk memimpin Maluku lima (5) tahun yang akan datang,” harapnya.

Sahuburua menilai, rapat kerja ini penting. “Kenapa saya katakan penting? Karena di sini kita akan melakukan introspeksi dan reevaluasi terhadap apa yang kita buat selama 1 tahun. Saudara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku akan melakukan penilaian terhadap semua program yang dilakukan, khususnya dalam rangka persiapan pembinaan umat apa yang telah dilakukan,” sebut Sahuburua.

Kepada Kakanwil Kemenag, Sahuburua menitip pesan agar selain membina umat, juga terus berkoordinasi dengan para pimpinan umat yang ada.

Sahuburua menyebutkan, pembinaan bisa dilakukan, sekaligus melakukan evaluasi dan reevaluasi terhadap program yang dilaksanakan, agar bisa mencapai hasil yang lebih baik di waktu  mendatang.

(DD)

Tinggalkan Balasan