OJK Harapkan Kesamaan Persepsi Saber Pungli dan IJK

AMBON,  MenaraGlobal. COM- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap ada kesamaan persepsi antara Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) tentang praktek pungli sehingga praktek yang bisa merugikan masyarakat dapat dihindari.  Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku,  Bambang Hermanto saat talkshow dengan tema Mengembangkan Sektor Jasa Keuangan secara sehat dan Bebas Pungli di Maluku,  yang dilangsungkan dia Swissbell Hotel Ambon,  Kamis (8/01/2018).

“Selain itu masyarakat juga perlu mendapat informasi yang valid mengenai praktek pungli sehingga tidak keliru menilai atau menyamakan biaya untuk memperoleh akses ke lembaga jasa keuangan dengan pubgli, ” ingatnya.

Pada kesempatan tersebut,  Bambang juga menyampaikan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit perbankan per Desember tahun 2017 di Maluku tercatat sebesar Rp 11,17 Triliun atau tumbuh sebesar 14,02 persen (yoy).

“Pertumbuhan tersebut tercatat lebih besar dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 8,35 persen  (yoy) menjadi Rp 4,782 Triliun pada Desember 2017,” jelasnya.

Sedangkan dana pihak ketiga perbankan di Maluku sebesar Rp 12,91 triliun atau tumbuh sebesar 5,76 persen (yoy), sedangkan secara nasional dana pihak ketiga perbankan pada Desember 2017 sebesar Rp 5,289 triliun atau tumbuh sebesar 9,35 persen yoy.

Ditambahkan pula bahwa,  sepanjang tahun 2017 juga terdapat peningkatan jumlah entinitas lembaga jasa keuangan di Provinsi Maluku sebanyak tujuh jaringan kantor.

Ketujuh kantor tersebut terdiri dari dua bank yakni Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Mandiri Taspen serta dua perasuransian yaitu PT Asuransi Jiwa Bumi Putera dan PT Bhineka Life Indonesia juga tiga perusahaan pembiayaan yaitu PT Sinar Mitra Sepadan,  PT Mandiri Tunas Finance,  dan PT Indomobil finance Indonesia.

“Perkembangan kondisi bisnis yang positif ini perlu didukung semua pihak salah satunya dengan menciptakan pelayanan bebas pungli baik dari pelayanan publik swasta maupun pemerintah serta instansi vertikal.  Good Corporate  Governance atau tata kelola yang baik hruz menjadi panglima dalam menjalankan kegiatan operasional dan pelayanan, ” kata Bambang Hermanto diakhir sambutannya.  (DW).

 

Tinggalkan Balasan