MASOHI,MG.com – Komisi IV DPRD Maluku Tengah menemukan sejumlah masalah di Kecamatan Banda dan Kepulauan Banda saat Doktor Musriadin Labahawa dan kawan-kawan melakukan Kunjungan Kerja (Konker) Komisi di Kepulauan itu.
Mulai dari pelayanan hingga masalah infrastruktur pada sektor kesehatan dan pendidikan.
“Saat kunjungan pengawasan di Kecamatan Banda dan Kecamatan Kepulauan Banda kami temukan infrastruktur, sarana prasarana kesehatan dan pendidikan menjadi bermasalah yang perlu jadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Musriadin, Jumat (30/5/2025).
Musriadin merincikan masalah yang ditemukan saat Komisi IV DPRD Maluku Tengah melakukan kunjungan ke Banda dan Kepulauan Banda.
Salah satu masalah yang ditemukan adalah peserta BPJS tidak bisa klaim BPJS saat menjadi pasien di RSUD Banda karena tidak ada dokter spesialis di bidang yang dibutuhkan.
“Pemerintah daerah belum maksimal menghadirkan dokter spesialis, sehingga masyarakat tidak bisa klaim BPJS untuk rawat inap di RSUD Banda,” ujar Labahawa.
Pria yang baru-baru ini raih gelar Doktor di Universitas Kristen Indonesia Maluku itu mengungkapkan, selain soal BPJS, dikatakan, sarana air bersih di RSUD Banda juga menjadi masalah, sehingga masyarakat pasien membawa air dari rumah.
“Termasuk nakes yang mau ke MCK di Rumah Sakit mereka harus ambil air dari rumah. Ini masalah yang harus diselesaikan secepatnya,” tandas Musriadin.
Masalah lain adalah genset rumah sakit yang masih di RSU lama dan belum dipindahkan ke RSU baru di Tanah Rata. Sehingga jika terjadi pemadaman listrik pelayanan RSUD Banda tidak bisa jalan.
“Kemudian terakhir soal kesehatan ini RSUD Banda belum diresmikan oleh Pemda, sehingga Komisi IV desak Pemda untuk meresmikan RSUD Banda,” tegasnya.
Berikut soal sektor Pendidikan yang ditemukan juga tak kalah mirisnya.
Musriadin Labahawa, mengatakan Komisi IV menemukan beberapa masalah di sektor pendidikan, seperti kurangnya infrastruktur pendidikan dan masalah pengadaan sarana mobilier yang tidak memadai.
“Kami temukan meubelair yang terbuat dari triplek ditemukan di beberapa sekolah di Kecamatan Kepulauan Banda, yang memiliki nilai ketahanan hanya 3-4 tahun,” ungkapnya.
Labahawa bilang, awal Komisi IV melihat meubelair dari triplek di Sekolah yang terletak di Tanah Rata itu dianggap sebagai kasuistik saja di sekolah tersebut.
Karena selama pengalaman Labahawa keliling kecamatan, belum pernah temukan pemandangan sarpras meubelair terbuat dari triplek.
“Setelah ke seberang ternyata banyak kita temukan di sekolah-sekolah di kecamatan Kepulauan Banda salah satunya di SD 80 Maluku Tengah di Comber, lalu di beberapa sekolah Kecamatan Kepulauan Banda yang meubelairnya terbuat dari triplek,” kata Labahawa.
Dikatakan masalah infrastruktur ini hampir merata terdapat di semua daerah cuman yang tidak lajim dilihat berkaitan dengan pengadaan sarpras meubelair.
“Pertanyaaanya juknisnya seperti apa, apakah dibolehkan meubelair itu menggunakan striplek, beberapa masalah kami akan panggil terkait konfirmasi masalah yang ditemukan,” tegasnya.
Selain itu masalah rumah guru juga menjadi kendala di Banda karena banyak guru dari luar yang tidak betah.
“Distribusi dana BOS juga menjadi masalah, sehingga sekolah meminta distribusi pencairan di kecamatan. Dan masalah jaringan internet juga ditemukan di Pulau Hata, sehingga sekolah meminta bantuan untuk menyediakan starling untuk layanan sekolah salah satunya asesmen siswa. Karena mereka selalu ke Banda Neira kalau berkaitan dengan asesmen siswa” tutupnya. (*)
