Ambon,MG.com – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Maluku meminta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ( SBB ) menyelesaikan tapal batas yang terjadi pada desa Nuruwe dan desa Waisamu kecamatan kairatu barat kabupaten Seram Bagian Barat
“Hal ini sampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Samson R Atapary kepada awak media,Selasa ( 23/05/23).
Untuk permasalah yang terjadi pada desa waisamu kecamatan kairatu barat kabupaten Seram bagian barat Inikan bukan persoalan penghalang atau pemalak jalan tetapi ini konflik kaisan dengan wilayah petuanan antara desa yang lain dengan desa waisamu investasi pisang baka ini memang pemerintah seram bagian Barat harus mencermati,” ujarnya
“Penetapan negeri adat itu penting supaya setiap negeri adat mempunyai wilayah adat itu diperjelas tampa ada kejelasan wilayah adat terutama di kabupaten SBB konflik ini akan semakin tinggi investasi yang masuk kalau batas wilayah harus diperjelas maka investasi yang masuk itu juga pasti akan punya rasa aman dan nyaman tanpa ada persoalan yang terjadi”ungkapnya
“Pasti investasi yang masuk harus mengetahui berhubungan dengan negeri adat mana dan butuh berapa luas lahan nanti bisa melakukan negosiasi dengan negeri bagi Pemerintah Kabupaten itu hanya mengikuti apa yang sudah disepakati misalnya ada kebutuhan perijinan tinggal di fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten”jelasnya
“Kalau ditanya ini persoalan tapak batas adalah bentuk kelalaian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) konflik ini sudah cukup lama tapi dibiarkan investasi masuk Pemerintah hanya kejar pendapatan asli daerah ( PAD ) ada pajak dari situ tetapi tidak menyelesaikan hak – hak kepemilikan yang marga atau petuanan
“Jadi jalan satunya itu harus negeri adat ditetapkan dan setiap negeri harus memetakan wilayah adat di dudukan bersama wilayah mana yang keluar masuk itulah Ditetapkan dengan mekanisme status sengketa untuk diselesaikan
“Untuk itu,tahap – tahapan pasti panjang bisa dengan mekanisme adat tidak bisa diselesaikan otoritas negara lewat Pemerintah mengambil ahli apakah sengketa dibagi dua atau ditarik sebagai tanah negara tampah menganggu individu privat tanah sengketa itu
“Oleh karena itu ,harus segera lakukan penyelesaian kalau tidak ini adalah potensi konflik yang semakin besar kedepannya kenapa Mendagri menunjuk Penjabat SBB latar belakang dari badan intelijen negara ( BIN ) tugas utama menyelesaikan konflik batas tanah antar negeri dengan negeri selama satu tahun ini tidak di urus mudah – mudah penjabat bupati sbb ini harus fokus untuk bagaimana negeri adat segera ditetapkan berdasarkan Kemendagri nomor 14 tahun 2016 tentang penetapan kesatuan masyarakat negeri adat dan instrumen itu yang akan digunakan wilayah negeri adat Pemerintah harus tegas dalam mengatasi konflik persoalan batas tanah pada desa adat”pungkasnya (fal)
