Maluku,MG.com- Dewan perwakilan rakyat daearh ( DPRD ) Maluku akan secepatnya rapat kordinasi bersama pertamina,polda maluku,TNI AL ,disperidag dan pihak – pihak lain
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa kepada awak media Kamis ( 06/10/22).
Langkah – langkah ini perlu dilakukan lantaran Komisi II DPRD Provinsi Maluku selama ini mendapatkan informasi terkait dengan adanya perbuatan penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggujawab yang berdampak pada harga BBM yang melambung tinggi dibeberapa daerah berdampak pada masyarakat
“Kita akan gelar rapat gabungan komisi dengan Pertamina, Polda, TNI AL dan Disperindag guna menanyakan kelangkaan BBM dan temuan adanya penimbunan BBM di beberapa daerah,” ungkap Lewerissa kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (6/10).
Oleh karena itu,Komisi II sangat berkepentingan untuk memastikan penyaluran bahan bakar minta sesuai dengan kebutuhan dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga jika ada penimbunan maka harus dilakukan langkah tegas.
Bagi pelaku kejahatan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) harus mendapatkan efek jerah dari pihak kepolisian sebab jika tidak maka perbuatan tidak terpuji itu terus dilakukan dan mengorbankan masyarakat kecil yang terbebani dengan kenaikan harga BBM,”ujarnya
Apalagi, kuota BBM untuk triulan ke empat ini mengalami pengurangan akibat dari telah diambilnya kuota pada triwulan satu hingga triulan ketiga sehingga mau tidak mau dengan kuota yang terbatas ini harus dikelola dengan baik.
“Kenaikan BBM sangat terasa bagi masyarakat kecil, bahkan subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah juga seringkali dinikmati oleh kelas menengah keatas dan tidak pernah dinikmati masyarakat bawah.
Jika disubsidi terus-menerus diberikan akan berpengaruh terhadap APBN yang tidak akan sehat dan pasti terjadi inflasi ketika daya beli masyarakat akan berkurang sebagai akibat kenaikan harga bahan pokok,”pungkasnya ( Fal )
