Ini Empat Faktor Penghambat Investasi Di Maluku

  • Whatsapp
banner 468x60

 

Ambon, MG.com – Bercita-cita untuk membuat Maluku menjadi surga para investor, Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Syuryadi Sabirin menyebutkan ada 4 faktor yang menurutnya menjadi penghambat investasi di Maluku.

Faktor pertama yang Sabirin sebut adalah faktor regulasi, tumpang tindihnya Perda. Ada Perda yang mengatur tentang suatu wilayah darat diperuntukan menjadi wilayah perkebunan. Sedangkan Perda lainnya mengatur tentang wilayah pesisir pantai daerah tersebut diperuntukan untuk pariwisata.

“Hal ini mengakibatkan investor di bidang perkebunan tidak diberikan ijin membangun jeti. Karena wilayah pesisir pantai tersebut tidak diperuntukan untuk industry, melainkan sektor pariwisata,” ungkap Syuryadin di Ambon, Rabu (01/12/2021)

Yang Kedua adalah masalah proses perizinan. Dalam mengurus izin usaha, Sabirin katakan persyaratannya terlalu banyak, sehingga membuat pelaku usaha kalang kabut dalam mengurus izin usahanya.

“Contohnya pelaku usaha yang mengurus izin di sektor perkebunan harus ada Amdal, harus pembebasan kawasan, harus ada persetujuan dari kepala desa, Camat, Bupati, Gubernur, sampai pusat. Hal itu membuat pelaku usaha kalang kabut dalam mengurus izin usahanya. Selama ini seperti itu, namun diharapkan dengan aplikasi OSS masalah ini dapat terselesaikan,” ujarnya.

Ketiga adalah masih adanya ego sektor baik di antar provinsi dalam suatu wilayah, maupun antar kewenangan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. Dan yang keempat adalah para pemangku kepentingan masih belum memahami bahwa investasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mensejahterakan masyarakat.

Selain memaparkan keempat faktor yang menjadi penghambat investasi di Maluku, Kadis Penanaman Modal dan PTSP ini juga tak lupa menjelaskan bagaimana kinerja DPMPTSP Maluku dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat.

“Soal kinerja pelayanan publik, kita dievaluasi oleh 4 instansi yakni Ombudsman, KPK, MenpanRB, dan
Kementrian Investasi/BKPM. Maluku menerima penghargaan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelayanan Berusaha dengan kriteria inovasi sangat Baik tahun 2021. Hal ini terlampir dalam keputusan Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 139 Tahun 2021,” kata Sabirin.

Adapun strategi DPMPTSP Maluku dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang optimal, efektif, dan efisien yakni Peningkatan SDM aparatur yang dilakukan melalui sosialisasi dan bimtek, baik di provinsi maupun di 11 kabupaten/kota, serta peningkatan SDM pelaku usaha, sosialisasi dan bimtek juga.

Selain itu dibuat inovasi berupa Klinik OSS yang menjadi media bagi pelaku usaha dalam berkonsultasi jika terdapat kendala dalam mengurus izin usaha.

“Dari aspek sarana prasarana, memang belum memenuhi kepuasan dari para pelaku usaha yang datang mengurus izin usaha. Masih terbatasnya Sarana Promosi dalam bentuk media majalah dan digital yang mempermudah pelaku usaha dalam melengkapi persyaratan perizinan. Misalnya pelaku usaha mau melunasi biaya retribusi, sementara sarana dari perbankan belum melayani disietiap wilayah Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait,” tutupnya. (Eln)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60